Bayar Buzzer-Influencer Rp90 Miliar, PKS: Prioritas Anggaran Pemerintah Lemah
Sabtu, 22 Agustus 2020 - 11:37 WIB
loading...
A
A
A
Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit akibat pandemi Covid-19. Karena itu, Anis menilai tak tepat anggaran negara digunakan membayar 'buzzer'. Sudah sepantasnya pemerintah menggunakan anggaran belanja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Peran buzzer seharusnya bisa dimaksimalkan kehumasan pemerintah.
Anis berpendapat pengalokasian anggaran untuk influencer menunjukkan pemerintah belum memiliki skala prioritas yang jelas dan tepat. Jauh lebih bermanfaat jika anggaran itu digunakan untuk memberi subsidi BPJS yang dirasakan berat oleh masyarakat bawah, atau subsidi gas 3 kg, atau untuk penanganan kesehatan masyarakat yang masih dirasakan mahal oleh masyarakat.
"Pemerintah harus punya skala prioritas dalam menggunakan anggaran belanjanya. Masih banyak kebutuhan rakyat yang belum dipenuhi oleh pemerintah," ucapnya.
(Baca: Demokrat: Jangan Salahkan Pemerintah Dianggap Lebih Pentingkan Citra)
Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk influencer, anggota komisi XI DPR RI ini juga menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kelompok tertentu yang secara langsung terlibat dalam penanganan Covid-19 dan kelompok yang terdampak langsung. "Para petugas pemakaman, para guru ngaji, penjual jasa seperti tukang pijit, lebih layak untuk mendapatkan insentif," pungkasnya.
Anis berpendapat pengalokasian anggaran untuk influencer menunjukkan pemerintah belum memiliki skala prioritas yang jelas dan tepat. Jauh lebih bermanfaat jika anggaran itu digunakan untuk memberi subsidi BPJS yang dirasakan berat oleh masyarakat bawah, atau subsidi gas 3 kg, atau untuk penanganan kesehatan masyarakat yang masih dirasakan mahal oleh masyarakat.
"Pemerintah harus punya skala prioritas dalam menggunakan anggaran belanjanya. Masih banyak kebutuhan rakyat yang belum dipenuhi oleh pemerintah," ucapnya.
(Baca: Demokrat: Jangan Salahkan Pemerintah Dianggap Lebih Pentingkan Citra)
Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk influencer, anggota komisi XI DPR RI ini juga menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kelompok tertentu yang secara langsung terlibat dalam penanganan Covid-19 dan kelompok yang terdampak langsung. "Para petugas pemakaman, para guru ngaji, penjual jasa seperti tukang pijit, lebih layak untuk mendapatkan insentif," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
