DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Pembiayaan Industri Strategis

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto dan Sartono Hutomo dari Fraksi Demokrat menilai industri strategis selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah. Pemerintahan mendatang harus hadir dan memprioritaskan skema pembiayaan industri strategis.

"Saya melihat dukungan pemerintah terhadap BUMNIS sangat lemah dan tidak menjadi prioritas. Beda sekali dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang ada sekarang," ujar Mulyanto di Jakarta, belum lama ini.

Baca juga: Industri Pertahanan Swasta Aset Strategis Bangsa

Pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto harus merumuskan pilihan prioritas dan strategi industrialisasi. "Agar industri menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal. Sehingga kita semakin mampu menguasai teknologi industri yang berdaya saing," ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengakui semuanya tidak semudah membalik tangan. Perlu kemauan politik dan konsistensi.

Negara menjadi faktor penentu dalam mengawal industri strategis. Dia mewanti-wanti bila pemerintah selanjutnya mengabaikan sektor industri, maka pembangunan ke depan bakal lebih sulit.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo menuturkan agar industri strategis dapat lebih mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.

"Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor," ujar Sartono.

Karena itu, dia menekankan negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis sehingga ada proteksi dari pemerintah. "Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya," katanya.

Dengan begitu, siapa saja yang menjadi pengambil keputusan merasa aman dalam setiap langkah bisnis yang diambil. "Kalau kita masih menggunakan langkah-langkah yang kaku pasti tertinggal dari yang lain," ucapnya.

Selain itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tentu diperlukan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.

Salah satu industri strategis yang saat ini sedang terbelit masalah keuangan adalah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Langkah penyelamatan perusahaan membutuhkan dukungan dari para pihak agar KRAS tetap bisa menjalankan bisnis inti industri baja yang memiliki dampak multiplier luas.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengalami kerugian sebesar Rp2,03 triliun.

Kondisi industri strategis ini juga menjadi perhatian dari Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo yang menyatakan Prabowo akan menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia.

“Pemerintah baik di sisa masa bakti Presiden Jokowi maupun ketika Prabowo memimpin perlu menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia. Kenapa? Salah satu alasannya karena Prabowo sangat ingin memajukan industri militer kita,” ujar Drajad, Rabu (19/6/2024).

Paradigma bagi BUMN industri strategi tidak bisa berorientasi keuntungan. Hal ini harus berlandaskan pengembangan kapasitas teknologi bangsa dengan koridor efektivitas dan efisiensi biaya.

“Jadi tupoksi BUMN strategis perlu diredefinisi. Mereka harus menguasai inovasi dan teknologi termaju dalam bidangnya, tapi dengan pengawasan dan audit yang ketat terhadap biayanya,” katanya.