Bakal Memperebutkan 9.176 Formasi di 8 Kementerian/Lembaga

JAKARTA - Pendaftaran untuk sekolah kedinasan yang dibuka sejak 9 April telah resmi ditutup pada 30 April lalu. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat jumlah pelamar mencapai 248.000 orang. Sebenarnya sampai waktu penutupan jumlah akun pendaftar yang dibuat mencapai 309.981 orang.

Selanjutnya dari jumlah akun tersebut, jumlah yang memilih sekolah kedinasan 269.537 pelamar. “Nah, yang submit dokumen persyaratan hanya 248.032 orang. Itu yang akan ikut tahapan selanjutnya,” kata Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Ridwan mengatakan, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN masih menjadi favorit dengan jumlah pelamar terbanyak, yakni 137.561 orang.

Sementara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ada di urutan kedua dengan jumlah pelamar 43.037 orang dan disusul Politeknik Statistika STIS dengan 17.606 orang. “Lalu posisi keempat ada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi dengan 10.277 pelamar. Di posisi kelima Politeknik Imigrasi (Poltekim) dengan 6.808 pelamar,” ungkapnya.

Dia menyebut ada beberapa sekolah kedinasan yang sepi peminat. Bahkan ada beberapa sekolah kedinasan tidak ada pelamarnya di antaranya Balitbang Banyawangi, Badiklat Transportasi Darat Bali, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran Barombong, Politeknik Malahayati Aceh, Politeknik Pelayaran Sorong, Politeknik Penerbangan Jayapura, dan Politeknik Penerbangan Palembang.

“Selain itu, ada memang beberapa yang peminatnya sedikit, seperti Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Itu nanti kita lihat keputusan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas),” ujarnya. Ridwan menambahkan, khusus Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) akan memperpanjang pendaftaran hingga 5 Mei 2019.

Hal ini didasarkan pada jumlah pendaftar yang menurun dibandingkan tahun lalu. “Tahun lalu 2000-an pendaftar itu pun jumlah yang diterima tidak memenuhi target. Tahun ini baru 1.759 pendaftar. Mereka ajukan perpanjangan dan panselnas menyetujui,” ujarnya.

Ridwan mengatakan, selain PKN STAN dan STIS, sekolah kedinasan lainnya akan melakukan seleksi administrasi. Menurutnya, untuk PKN STAN dan STIS memang sengaja melakukan seleksi administrasi di akhir. Jadi semua yang daftar di STAN dan STIS ikut langsung ikut seleksi kompetensi dasar (SKD) karena strateginya berbeda-beda.

“Kedua ini mungkin karena sebelumnya merasa ada yang sudah seleksi administrasi, tapi tidak lolos passing grade. Jadi biar ikut seleksi semua dulu baru seleksi administrasi,” katanya. Sebagaimana seleksi lainnya, SKD sekolah kedinasan akan dilakukan dengan computer assisted test (CAT) BKN.

Selain itu, pelamar juga akan mengikuti tahapan lainnya seperti tes psikologi, tes kesamaptaan, tes matematika, dan lainnya sesuai dengan ketentuan masing-masing sekolah kedinasan. "Seluruh pelamar diharapkan selalu memantau website atau media sosial resmi milik sekolah kedinasan untuk mengetahui informasi selanjutnya,” ujarnya.

Menurutnya minat untuk masuk sekolah kedinasan cukup tinggi. Dia menilai hal tersebut karena keinginan para lulusan SMA/SMK ingin langsung bekerja setelah masuk sekolah kedinasan. “Banyak yang ingin langsung kerja. Jadi D1 tahun lalu masuk, tahun ini sudah bekerja. Itu kualitasnya kan cukup bagus,” katanya.

Seperti diketahui, penerimaan pada lembaga pendidikan kedinasan merupakan salah satu jalur seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagaimana tahun lalu, terdapat 19 pendidikan tinggi kedinasan di delapan kementerian/lembaga (K/L) yang membuka seleksi.

Kedelapan K/L yang membuka penerimaan adalah Kementerian Keuangan (PKN STAN) 3.000 formasi, Kementerian Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 1.700 formasi, Badan Siber dan Sandi Negara (STSN) 100 formasi, Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim) 600 formasi, Badan Intelijen Negara (STIN) 250 formasi, Badan Pusat Statistik (Politeknik Statistika STIS) 600 formasi. Selanjutnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) 250 formasi, dan Kementerian Perhubungan dengan 11 sekolah tinggi, poltek, dan akademi yang membuka 2.676 formasi.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mudzakir mengingatkan agar para pelamar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan. “Jika ada oknum yang menjanjikan lulus dan meminta bayaran, segera laporkan kepada kami,” kata Mudzakir.