Formappi Minta MKD Pecat Anggota DPR yang Terbukti Main Judi Online

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta untuk bersikap tegas kepada anggota dewan yang terlibat permainan judi online . Sikap tegas itu bisa dilakukan dengan dijatuhkannya sanksi etik berupa pemberhentian sebagai anggota DPR.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menanggapi isu terlibatnya anggota DPR pada permainan judi online. Lucius menilai peran MKD sangat penting diharapkan dalam menegakkan etika para anggota dewan tersebut.



"Jadi harusnya MKD tegas kepada para penjudi di DPR. Pemecatan bisa menimbulkan efek jera bagi anggota lain juga bagi rakyat. Kalau berita tentang nasib anggota DPR yang dipecat karena judi online, ya mungkin rakyat juga akan berpikir ulang untuk ikut-ukuran berjudi," ujar Lucius kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).

Dia berpandangan jangan sampai MKD hanya sekadar memberikan sanksi berupa teguran secara lisan kepada anggota DPR yang terlibat Judi online. Menurutnya, teguran tidak akan memberikan efek jera.

"Sanksi teguran justru nampak seperti pembiaran oleh MKD atas perilaku judi anggota DPR. MKD seperti memberikan keleluasaan bagi anggota DPR. Toh kalo ada yang melapor ke MKD, paling anggota justru akan dibela MKD dengann teguran lisan saja," tegasnya.

Lucius berpandangan sangat lucu dan aneh apabila cara MKD mengatasi aksi perjudian yang dilakukan anggotanya hanya berupa teguran. Padahal, perjudian itu sejak awal disadari DPR sebagai sebuah perilaku terlarang karena tidak etis.

Dia mengingatkan agar MKD menyadari kerusakan lanjutan dari kebiasaan berjudi bagi anggota DPR. Ia tak hanya menggerus isi dompet tetapi bisa memicu kejahatan lain seperti penipuan, korupsi, stres, dan lain-lain.

"Bagaimana anggota DPR bisa memikirkan kepentingan rakyat jika otaknya didesak oleh nafsu mencari keuntungan di perjudian? Kalau kalah judi, ya orang bisa stres. Bagaimana orang stres mau mikir nasib rakyat," tuturnya.



"Yang lebih parah, kalau modal judi sudah berkurang, kekuasaan sebagai anggota DPR bisa saja disalahgunakan dengan mencari uang dari mitra kerja atau proyek-proyek pemerintah? Ya korupsi. Kan ini parah," pungkas Lucius.