Tak Ingin Solo Jadi Ajang Coba-Coba, PKS Siapkan Lawan Gibran

"Nah apa iya kita bisa berharap lebih kepada pendatang baru, new comer yang kita semua belum tahu pengalamannya dalam hal pengelolaan kota yang tidak sederhana mengelola kota Surakarta ini. Makanya, di PKS, di Solo ini sekarang ini kan kami sedang mencoba mencari kapal nih, membuat kapal koalisi yang memungkinkan nanti kita punya lawan tanding yang memadai untuk Gibran," katanya.

Sebab, kata dia, PKS hanya memiliki lima kursi DPRD kota Solo. Sementara untuk mengajukan calon wali kota, kata dia, minimal sembilan kursi. "Maka PKS butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon. Nah empat ini yang sedang kita kejar dan uniknya Pilkada di Solo itu memang peristiwanya di Solo tapi rasanya rasa nasional. Kenapa begitu? Karena yang memantau partai-partai non PDIP non PKS, ini day to day itu langsung dari pimpinan pusatnya," katanya.

Dia pun memberikan contoh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan langsung menyetir kebijakan Pilkada Kota Solo. Kemudian, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Golkar juga demikian. Akibatnya, lanjut dia, ruang pergerakan komunikasi politik di Solo menjadi sangat sempit karena diambil alih oleh DPP masing-masing partai politik (Parpol).

"Nah maka sekarang PKS sedang mencoba mengalihkan komunikasi ini dari level kota menuju ke level pusat DPP sana. Dengan harapan komunikasi di level DPP lebih setara. Kita sedang menunggu nih hasil dari komunikasi itu di level DPP PKS, kemudian bersama dengan partai-partai yang punya kursi di Solo, PAN, Gerindra, Golkar, dan PSI, ini empat partai yang punya kursi non PDIP dan PKS," ucapnya.

Sugeng membeberkan ada 45 orang anggota DPRD Kota Solo, yang terdiri dari 30 orang dari PDIP, lima orang dari PKS, tiga orang dari PAN, tiga orang dari Gerindra, tiga orang dari Golkar dan seorang dari PSI.