Dewan Pers Tolak Sejumlah Pasal RUU Penyiaran, Ini Alasannya
Jum'at, 14 Juni 2024 - 17:50 WIB
loading...
A
A
A
Adapun klausul yang ditolak Dewan Pers, kata Yadi, Pasal 8 huruf A. Ia menjelaskan, klausul itu memberikan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menangani sengketa pers. Yadi menuturkan, kewenangan KPI itu dipertegas dalam Pasal 42.
"Kemudian dipertegas di Pasal 42 kalau tak salah, ada kewenangan sengketa pers. Mengapa kami menolak pasal ini? Karena jelas ini akan bertubrukan dengan UU 40/99 tentang Pers. Artinya ini akan ada tumpang tindih kewenangan. Nah ini yang berbahaya," kata Yadi.
Tak hanya itu, Yadi juga menegaskan, pihaknya tak sepakat dengan Pasal 50 huruf B yang melarang penayangan jurnalisme investigasi. Menurutnya, keberadaan klausul itu bisa memangkas kemerdekaan pers.
"Nah pelarangan jurnalisme investigasi di Pasal 50 B yang di RUU Penyiaran tersebut jelas itu memangkas kemerdekaan pers," terang Yadi.
Ia mengingatkan, keberadaan Pasal 1 UU Pers yang menjelaskan tugas wartawan yakni untuk mencari, mengolah hingga menyiarkan informasi menjadi berita ke khalayak. "Nah ini adalah salah satu definisi penting yang harus dipahami," pungkasnya.
"Kemudian dipertegas di Pasal 42 kalau tak salah, ada kewenangan sengketa pers. Mengapa kami menolak pasal ini? Karena jelas ini akan bertubrukan dengan UU 40/99 tentang Pers. Artinya ini akan ada tumpang tindih kewenangan. Nah ini yang berbahaya," kata Yadi.
Tak hanya itu, Yadi juga menegaskan, pihaknya tak sepakat dengan Pasal 50 huruf B yang melarang penayangan jurnalisme investigasi. Menurutnya, keberadaan klausul itu bisa memangkas kemerdekaan pers.
"Nah pelarangan jurnalisme investigasi di Pasal 50 B yang di RUU Penyiaran tersebut jelas itu memangkas kemerdekaan pers," terang Yadi.
Ia mengingatkan, keberadaan Pasal 1 UU Pers yang menjelaskan tugas wartawan yakni untuk mencari, mengolah hingga menyiarkan informasi menjadi berita ke khalayak. "Nah ini adalah salah satu definisi penting yang harus dipahami," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
