Zulhas Beberkan Hasil Lawatan ke Turki: Bahas Palestina, IKN, dan Perjanjian Kerja Sama

ISTANBUL - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan ada sejumlah poin hasil pembahasan selama kunjungan kerja di Turki . Adapun poin yang dimaksud yakni hasil pertemuan bilateral RI dengan sejumlah negara seperti Turki, Nigeria, Mesir, pertemuan D-8, dan 3rd MM TNC TPS-OIC.

Khusus pertemuan bilateral dengan Turki, dia menuturkan ada sejumlah hasil pertemuan yang dibahas terkait nilai perdagangan, pembelian alutsista, hingga investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Kerja Sama Industri Pertahanan, Indonesia-Turki Bangun Pesawat hingga Tank

“Kesamaan pandangan bahwa nilai perdagangan bilateral belum optimal dan masih dapat ditingkatkan. Sepakat mempercepat perundingan Indonesia-Turki CEPA (IT-CEPA) untuk peningkatan perdagangan bilateral,” ujarnya di Istanbul, Turki, Rabu (12/6/2024).

“Turki menyambut baik usulan Indonesia tentang kerja sama pertahanan dan pembelian alutsista. Turki menyambut baik undangan Indonesia untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN,” sambungnya.

Dalam pertemuan bilateral dengan Turki, negara tersebut sepakat mengusulkan kerja sama bidang sertifikasi halal antarkedua negara.

Hasil Pertemuan Bilateral dengan Nigeria

Hasil pertemuan bilateral dengan Nigeria, Zulhas mengatakan, ada sejumlah poin kesepakatan yang dihasilkan. Salah satunya kesepakatan meningkatkan kerja sama perdagangan melalui PTA yang lebih mudah diimplementasikan.

Menariknya, Nigeria mengundang Indonesia untuk melakukan investasi di negara tersebut. Menurut dia, undangan investasi dapat meningkatkan hubungan dagang kedua negara.

Karena itu, Indonesia akan melakukan kunjungan business matching ke Nigeria yang melibatkan dunia usaha.

Hasil Pertemuan Bilateral dengan Mesir

Khusus Mesir, Indonesia mengungkapkan keprihatinan atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina. Untuk itu, dia mengajak negara-negara yang tergabung dalam OKI bersama memperkuat kerja sama di berbagai bidang termasuk mengatasi krisis kemanusiaan.

“Mengajak Mesir untuk memperkuat kerja sama OKI dan menjadikan OKI sebagai konstelasi yang kuat dan kokoh,” ucapnya.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan deklarasi informal Meeting D-8. Hal itu dilakukan agar meningkatkan perdagangan intra D-8 supaya bisa mencapai 10% dari total trade D-8.

“Menyambut baik pertemuan Joint Trade Committee (JTC) dan Forum Bisnis yang akan dilaksanakan bulan Juli 2024 di Jakarta. Usulan pilot project imbal dagang ekspor utama kedua negara, misalkan counter trade antara minyak kelapa sawit dengan NaCl Phosphate,” ungkapnya.

Hasil Informal Meeting D-8

Selain tiga hal di atas, ada juga hasil pertemuan informal meeting D-8. RI mendukung upaya peningkatan perdagangan intra D-8 untuk mencapai target 10% dari total perdagangan D-8 dengan dunia.

“Mengumumkan bahwa Indonesia telah memulai implementasi D-8 PTA sejak 1 Juni 2024. Negara anggota yang telah memulai implementasi yaitu Turki, Iran, Malaysia, dan Bangladesh. Indonesia mengusulkan PTA di-upgrade menjadi Comprehensive Trans Regional Economic Partnership. Melakukan penandatanganan Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DSM) D-8 PTA,” ujar Zulhas.

Dia menyampaikan bahwa Indonesia bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop pengembangan kapasitas serta implementasi D-8 PTA.

“Indonesia, Turki, dan Mesir akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop pengembangan kapasitas, termasuk bidang kepabeanan untuk fasilitasi implementasi D-8 PTA. Mendukung upaya D-8 memfasilitasi barter atau imbal dagang antaranggota D-8 sebagai metode pembayaran alternatif dan peningkatan perdagangan,” jelasnya.

Hasil Informal 3rd MM TNC TPS-OIC

Keprihatinan terhadap krisis kemanusiaan di Palestina tidak hanya disampaikan Zulhas saat pertemuan bilateral dengan Mesir. Namun, hal senada turut disampaikan Zulhas saat pertemuan informal 3rd MM TNC TPS-OIC di Turki.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendukung penuh perdamaian di Palestina. Indonesia memastikan siap memberikan bantuan medis hingga pasukan perdamaian apabila diizinkan PBB.

Dalam kesempatan itu, Indonesia mengusulkan agar TPS-OIC dapat diperluas sehingga memberikan peningkatan perdagangan yang signifikan. “Sehingga, menjadikan perjanjian comprehensive atau semicomprehensive untuk memberikan peningkatan perdagangan yang signifikan,” ucapnya.