Politikus PKS: Orang Lebih Butuh Vaksin Hasil Riset daripada Celoteh Influencer
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Beredarnya temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang pemerintah gelontorkan dana hampir Rp1 triliun untuk keperluan sosialisasi kebijakan melalui jasa influencer (tokoh berpengaruh) membuat anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto geram. Pasalnya, pada saat yang sama anggaran untuk lembaga riset yang saat ini sedang bekerja keras menyiapkan vaksin virus corona (Covid-19) hanya sekitar Rp5 miliar.
Padahal, hasil kerja para peneliti vaksin ini sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemi Covid-19 . "Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (21/8/2020).
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini pun mendesak pemerintah untuk lebih serius mendorong riset Vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya, termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan Covid-19.
(Baca juga: ICW Sebut Dana Aktivitas Digital Pemerintah Meningkat Sejak 2017 ).
Maka itu, Mulyanto minta pemerintah lebih serius mendukung kerja peneliti vaksin Covid-19 dengan cara menambah anggaran yang lebih memadai. "Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin," ujarnya.
Dia pun mengingatkan bahwa Presiden Jokowi saat pidato di Sidang Tahunan MPR 2020 pekan lalu menyampaikan telah mengalokasikan anggaran Rp25 triliun dari APBN 2021 untuk pembelian vaksin dan alat kesehatan terkait penanganan Covid-19, dengan asumsi harga vaksin sekitar 5-10 USD per dosis untuk 170 juta dosis.
(Baca juga: Update Kasus Corona: 147.211 Positif, 100.674 Sembuh, 6.418 Meninggal ).
"Dibanding total anggaran yang besar itu, alokasi untuk keperluan riset vaksin yang hanya Rp5 miliar, sungguh seperti bumi dan langit," sindir Mulyanto.
Menurut Mulyanto, ketimbang membelanjakan anggaran untuk mengimpor vaksin, sebaiknya anggaran yang besar itu dipakai untuk membiayai riset Vaksin Merah Putih ini secara lebih serius. Harapannya dengan anggaran yang cukup itu vaksin buatan anak bangsa ini dapat lebih cepat beredar ke pasar.
Dirinya prihatin dengan tantangan yang dihadapi para peneliti. Di satu sisi peneliti diminta bekerja cepat menemukan vaksin Covid-19 tapi di sisi lain pemerintah tidak menyediakan anggaran yang cukup.
Mulyanto menceritakan, dalam salah satu kesempatan rapat dengar pendapat, Kepala LBM Eijkmen bilang, anggaran penelitian yang dialokasikan sangat kecil. Ibarat keran air, yang keluar hanya tetesan. "Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar kita tidak sekadar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi mari kita dorong Indonesia menjadi negara pembuat. Kita bisa kalau kita mau," pungkasnya.
Padahal, hasil kerja para peneliti vaksin ini sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemi Covid-19 . "Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (21/8/2020).
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini pun mendesak pemerintah untuk lebih serius mendorong riset Vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya, termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan Covid-19.
(Baca juga: ICW Sebut Dana Aktivitas Digital Pemerintah Meningkat Sejak 2017 ).
Maka itu, Mulyanto minta pemerintah lebih serius mendukung kerja peneliti vaksin Covid-19 dengan cara menambah anggaran yang lebih memadai. "Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin," ujarnya.
Dia pun mengingatkan bahwa Presiden Jokowi saat pidato di Sidang Tahunan MPR 2020 pekan lalu menyampaikan telah mengalokasikan anggaran Rp25 triliun dari APBN 2021 untuk pembelian vaksin dan alat kesehatan terkait penanganan Covid-19, dengan asumsi harga vaksin sekitar 5-10 USD per dosis untuk 170 juta dosis.
(Baca juga: Update Kasus Corona: 147.211 Positif, 100.674 Sembuh, 6.418 Meninggal ).
"Dibanding total anggaran yang besar itu, alokasi untuk keperluan riset vaksin yang hanya Rp5 miliar, sungguh seperti bumi dan langit," sindir Mulyanto.
Menurut Mulyanto, ketimbang membelanjakan anggaran untuk mengimpor vaksin, sebaiknya anggaran yang besar itu dipakai untuk membiayai riset Vaksin Merah Putih ini secara lebih serius. Harapannya dengan anggaran yang cukup itu vaksin buatan anak bangsa ini dapat lebih cepat beredar ke pasar.
Dirinya prihatin dengan tantangan yang dihadapi para peneliti. Di satu sisi peneliti diminta bekerja cepat menemukan vaksin Covid-19 tapi di sisi lain pemerintah tidak menyediakan anggaran yang cukup.
Mulyanto menceritakan, dalam salah satu kesempatan rapat dengar pendapat, Kepala LBM Eijkmen bilang, anggaran penelitian yang dialokasikan sangat kecil. Ibarat keran air, yang keluar hanya tetesan. "Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar kita tidak sekadar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi mari kita dorong Indonesia menjadi negara pembuat. Kita bisa kalau kita mau," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
