Dukung Program Kartu Prakerja, Nasdem Desak Pelatihan Daring Dihentikan
Jum'at, 01 Mei 2020 - 16:09 WIB
loading...
Waki Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad M Ali. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - DPP Partai Nasdem memandang bahwa program Kartu Prakerja yang merupakan janji politik Joko Widodo (Jokowi) adalah program yang harus didukung, termasuk dalam rangka mitigasi dampak wabah Covid-19. Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa pandemi.
"Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai Nasdem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia layanan (provider). Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazard). Oleh karena itu, DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan. Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad M Ali dalam siaran pers, Jumat (1/5/2020).
Menurut Ahmad Ali, selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat. "Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semibansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona," katanya.
Dia menambahkan, bersamaan dengan itu Partai Nasdem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan. "Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya. (Baca juga: Jokowi Jamin Korban PHK Dapat Prioritas Kartu Prakerja ).
Ahmad Ali mengatakan, Partai Nasdem juga mendesak dilakukannya segera evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama ini secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.
"Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya. Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," katanya.
"Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai Nasdem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia layanan (provider). Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazard). Oleh karena itu, DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan. Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad M Ali dalam siaran pers, Jumat (1/5/2020).
Menurut Ahmad Ali, selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat. "Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semibansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona," katanya.
Dia menambahkan, bersamaan dengan itu Partai Nasdem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan. "Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya. (Baca juga: Jokowi Jamin Korban PHK Dapat Prioritas Kartu Prakerja ).
Ahmad Ali mengatakan, Partai Nasdem juga mendesak dilakukannya segera evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama ini secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.
"Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya. Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," katanya.
(zik)
Lihat Juga :
