Soal Koalisi Gemuk Pemerintahan Prabowo, AHY Singgung Jumlah Kementerian
Rabu, 12 Juni 2024 - 07:07 WIB
loading...
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung tambahan nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyinggung soal tambahan nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Itu karena partai koalisi dipandang terlalu gemuk.
Prabowo-Gibran memang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hingga beberapa partai nonparlemen, di antaranya PBB, dan Gelora.
Menurutnya, jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan baru menjadi keputusan Prabowo-Gibran. Namun, AHY tak memungkiri kemungkinan ada penambahan pos di kabinet, bila hal ini mendukung visi-misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Kemudian kalau jumlah (kementerian), yang jelas bagi saya, sesuai dengan ada dibuat oleh sang presiden," ujar Agus saat ditemui wartawan, Selasa (11/6/2024).
Baca juga: Koalisi Gemuk Dinilai Tak Jarang Sebabkan Pemerintahan Tidak Efisien
Selain ada prioritas terhadap kementerian yang menaungi sektor-sektor strategis, AHY menyebut menambah kementerian atau justru menggabungkan (merger) dua atau lebih pos bisa dilakukan, sejauh aksi itu bisa mencapai visi besar Presiden.
"Dan tentu ada sektor-sektor prioritas strategis. Nah kalau memang jawaban yang paling baik adalah dengan menambah pos Kementerian misalnya," paparnya.
"Atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apapun bentuknya, yang jelas kalau itu untuk mendukung pencapaian visi besar, menjalankan misi Presiden terpilih kita, ya harus kita dukung,” beber dia.
Demokrat sendiri siap memberikan masukan-masukan terkait dengan program dan kebijakan-kebijakan strategis yang harus jalankan selama lima tahun ke depan.
Karena itu, AHY yang juga menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini memberikan kewenangan dan ruang kepada Prabowo untuk bisa menentukan semuanya.
"Jadi saya sekali lagi, kami bersikap sekaligus posisi kami adalah memberikan kewenangan dan ruang yang luas kepada presiden terpilih, untuk bisa menentukan itu semuanya. Beliau memiliki hak prerogatif pada saatnya dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap saat diajak berdialog dan berdiskusi," tutupnya.
Prabowo-Gibran memang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hingga beberapa partai nonparlemen, di antaranya PBB, dan Gelora.
Menurutnya, jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan baru menjadi keputusan Prabowo-Gibran. Namun, AHY tak memungkiri kemungkinan ada penambahan pos di kabinet, bila hal ini mendukung visi-misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Kemudian kalau jumlah (kementerian), yang jelas bagi saya, sesuai dengan ada dibuat oleh sang presiden," ujar Agus saat ditemui wartawan, Selasa (11/6/2024).
Baca juga: Koalisi Gemuk Dinilai Tak Jarang Sebabkan Pemerintahan Tidak Efisien
Selain ada prioritas terhadap kementerian yang menaungi sektor-sektor strategis, AHY menyebut menambah kementerian atau justru menggabungkan (merger) dua atau lebih pos bisa dilakukan, sejauh aksi itu bisa mencapai visi besar Presiden.
"Dan tentu ada sektor-sektor prioritas strategis. Nah kalau memang jawaban yang paling baik adalah dengan menambah pos Kementerian misalnya," paparnya.
"Atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apapun bentuknya, yang jelas kalau itu untuk mendukung pencapaian visi besar, menjalankan misi Presiden terpilih kita, ya harus kita dukung,” beber dia.
Demokrat sendiri siap memberikan masukan-masukan terkait dengan program dan kebijakan-kebijakan strategis yang harus jalankan selama lima tahun ke depan.
Karena itu, AHY yang juga menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini memberikan kewenangan dan ruang kepada Prabowo untuk bisa menentukan semuanya.
"Jadi saya sekali lagi, kami bersikap sekaligus posisi kami adalah memberikan kewenangan dan ruang yang luas kepada presiden terpilih, untuk bisa menentukan itu semuanya. Beliau memiliki hak prerogatif pada saatnya dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap saat diajak berdialog dan berdiskusi," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
