Maju Pilkada 2024, Satu Pj Gubernur Mundur

JAKARTA - Satu penjabat ( Pj) Gubernur telah mengajukan pengunduran diri ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pengunduran diri itu karena akan maju di Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2024 .

"Kalau saya nggak salah di tingkat provinsi baru satu yang sudah menyampaikan (pengunduran diri untuk maju Pilkada 2024)," kata Tito usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Kendati demikian, Tito enggan menyebut provinsi yang menjadi wilayah tugas Pj Gubernur itu. Pasalnya, Tito harus menunggu batas akhir penyampaian mundur bagi para Pj kepala daerah yang hendak maju Pilkada 2024.



Adapun batas akhir penyampaian mundur bagi para Pj kepala daerah itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 100.2.1.3/2314/SJ Perihal Pengunduran Diri PJ Gubernur, Bupati/Wali Kota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak Nasional 2024 tertanggal 16 Mei 2024.

Dalam surat itu, Tito ingin agar para Pj yang hendak ikut kontestasi Pilkada 2024 bisa melaporkan pengunduran diri selambat-lambatnya 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon (paslon).

"Saya nggak mau sebut di mana ya. Karena saya harus menunggu 40 hari sebelum pendaftaran, di pertengahan Juli itu, nanti pertengahan Juli itu kalau wartawan mau tanya datanya saya kasih. Sekarang mereka masih ada yang mikir-mikir," tutur Tito

Tito menjelaskan alasan penetapan batas akhir surat pengunduran diri para Pj selama 40 hari itu lantaran harus menyiapkan penggantinya. Ia berkata, ada mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan penggantian Pj kepala daerah.



"Kenapa 40 hari karena saya perlu waktu untuk menyiapkan penggantinya. Kan ada mekanismenya, minta persetujuan DPRD, kalau bupati/wali kota ada pengusulan dari PJ gubernur, setelah itu ada proses sidang TPA melibatkan sejumlah K/L ada KPK dan PPATK segala macam, ada sidang TPA dipimpin Pak Presiden itu butuh waktu. Makanya saya minta 40 hari sebelum pendaftaran 27 Agustus," jelas Tito.

Kendati demikian, Tito mengakui tengah menunggu secara pasif surat pengunduran diri bagi Pj kepala daerah yang hendka maju Pilkada 2024 untuk saat inj. "Saya pasif menunggu, saya nggak mau mendesak karena karena mereka bisa berpikir sendiri. Mereka juga orang orang pintar kok. Jadi saya sekali lagi nunggu," tandasnya.

Sebelumnya, Tito mewanti-wanti para Pj kepala daerah untuk mengundurkan diri bila hendak maju Pilkada 2024. Bila tidak, ia tak segan untuk mencopot dengan tidak hormat bagi para Pj yang tak mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Tito saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI, di ruanh rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024). Tito menyampaikan, pihaknya tak pernah melarang para Pj untuk ikut serta dalam Pilkada 2024.

"Enggak ada, nggak ada yang melarang. TNI-Polri pun yang tidak memiliki hak pilih boleh ikut pilkada, tetapi dia harus mundur. Sama dengan Pj, Pj, juga ASN, boleh ikut, tidak ada larangan politik kecuali dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Boleh maju, tetapi risiko mundur, berhenti jadi ASN. Kalau menang, kalau kalah? Nganggur," ujar Tito.