Pemerintahan Terbuka Dinilai Jadi Solusi Terpenuhinya Indikator Indonesia Emas 2045
Senin, 10 Juni 2024 - 16:16 WIB
loading...
Pembukaan kegiatan Rakornas Seminar Nasional Urgensi Pemerintah Terbuka Menyongsong Indonesia Emas. Foto/Irfan Maruf/SINDOnews
A
A
A
BANJARMASIN - Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha menyatakan, pemerintahan yang terbuka ialah solusi untuk tantangan menuju Indonesia Emas 2045 . Hal itu disampaikan saat sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Seminar Nasional 'Urgensi Pemerintah Terbuka Menyongsong Indonesia Emas'.
"Pemerintah terbuka solusi menghadapi tantangan demografi dan digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045," kata Arya di Banjarmasin, Senin (10/6/2024).
Arya menjelaskan, jika keterbukaan informasi publik merupakan tema yang selalu dibahas di level global. Bahkan isu keterbukaan informasi juga masuk dalam poin penting Sustainable Development Goals (SDGs) pembahasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca juga: 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2021-2025 Pilihan DPR
Dia menyebutkan, point penting pada salah satu poin kesebelas SDGs ialah inovasi teknologi. Pada rumpun tersebut juga dijelaskan, keterbukaan informasi merupakan hak setiap anak bangsa.
"Keterbukaan informasi publik ini di level global seringkali bersinggungan dengan tema tentang pemerintahan terbuka atau open government. Gagasan open government ini sejatinya satu dari tiga tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai sebuah negara (dan) bangsa yang sekarang kita harus jawab melalui peran kita yang ada di Komisi Informasi," ungkap Arya.
Arya menyampaikan, dalam tata kelola pemerintahan dalam bentuk pemerintahan terbuka tentunya ada tantangan dalam bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang ada dalam open government tersebut.
"Prinsip kita di Komisi Informasi yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yaitu bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas lalu kemudian melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban," jelasnya.
"Sekaligus juga partisipasi melibatkan warga di setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Kita akan melihat bagaimana masukan dari para narasumber tentang bagaimana performa di sektor ekonomi, sektor politik, maupun sektor budaya," lanjut Arya.
Arya menjelaskan, sebagai negara demokrasi ada tantangan kita sebagai negara bangsa demokrasi yang dituntut untuk melakukan peran peran keterbukaan informasi publik dan perwujudannya dalam format tata kelola pemerintahan dalam bentuk open government.
Menurut hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memperkuat keterbukaan informasi. Skor Nasional IKIP tahun 2021-2023 berada dalam kondisi sedang.
Hasil IKIP ini memperlihatkan adanya peningkatan dalam pemberian akses informasi publik kepada masyarakat, meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi dan penegakan regulasi.
Seminar Nasional ini sendiri merupakan permulaan dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-14 Komisi Informasi Se-Indonesia. Agenda Rakornas ini akan dilaksanakan dari tanggal 10 - 13 Juni 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain seminar, akan ada juga agenda Diskusi Publik, dan dilanjutkan juga dengan agenda utama Rapat Pleno KI Seluruh Indonesia.
"Pemerintah terbuka solusi menghadapi tantangan demografi dan digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045," kata Arya di Banjarmasin, Senin (10/6/2024).
Arya menjelaskan, jika keterbukaan informasi publik merupakan tema yang selalu dibahas di level global. Bahkan isu keterbukaan informasi juga masuk dalam poin penting Sustainable Development Goals (SDGs) pembahasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca juga: 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2021-2025 Pilihan DPR
Dia menyebutkan, point penting pada salah satu poin kesebelas SDGs ialah inovasi teknologi. Pada rumpun tersebut juga dijelaskan, keterbukaan informasi merupakan hak setiap anak bangsa.
"Keterbukaan informasi publik ini di level global seringkali bersinggungan dengan tema tentang pemerintahan terbuka atau open government. Gagasan open government ini sejatinya satu dari tiga tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai sebuah negara (dan) bangsa yang sekarang kita harus jawab melalui peran kita yang ada di Komisi Informasi," ungkap Arya.
Arya menyampaikan, dalam tata kelola pemerintahan dalam bentuk pemerintahan terbuka tentunya ada tantangan dalam bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang ada dalam open government tersebut.
"Prinsip kita di Komisi Informasi yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yaitu bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas lalu kemudian melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban," jelasnya.
"Sekaligus juga partisipasi melibatkan warga di setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Kita akan melihat bagaimana masukan dari para narasumber tentang bagaimana performa di sektor ekonomi, sektor politik, maupun sektor budaya," lanjut Arya.
Arya menjelaskan, sebagai negara demokrasi ada tantangan kita sebagai negara bangsa demokrasi yang dituntut untuk melakukan peran peran keterbukaan informasi publik dan perwujudannya dalam format tata kelola pemerintahan dalam bentuk open government.
Menurut hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memperkuat keterbukaan informasi. Skor Nasional IKIP tahun 2021-2023 berada dalam kondisi sedang.
Hasil IKIP ini memperlihatkan adanya peningkatan dalam pemberian akses informasi publik kepada masyarakat, meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi dan penegakan regulasi.
Seminar Nasional ini sendiri merupakan permulaan dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-14 Komisi Informasi Se-Indonesia. Agenda Rakornas ini akan dilaksanakan dari tanggal 10 - 13 Juni 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain seminar, akan ada juga agenda Diskusi Publik, dan dilanjutkan juga dengan agenda utama Rapat Pleno KI Seluruh Indonesia.
(maf)
Lihat Juga :
