DPR Soroti Maraknya Aksi Bobol Media Sosial Jelang Pilpres
Jum'at, 05 April 2019 - 09:38 WIB
DPR Soroti Maraknya Aksi Bobol Media Sosial Jelang Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Maraknya peretasan akun media sosial dan WhatsApp menjelang Pemilu 2019 disoroti oleh Anggota Komisi I DPR, Biem Triani Benjamin.
Menurut dia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri menyelesaikan masalah tersebut.
"Semua ada siber ya, TNI ada siber, polisi ada siber, seharusnya mereka bekerja sama, sekarang juga kan ada Badan Sandi Siber Negara, ya harus bekerja sama satu sama lain lah," ujar Biem, Jumat (5/4/2019).
Namun, diakuinya, terkadang antara kementerian dan lembaga pemerintah terkesan egosektoral. Mereka tidak bekerja sama karena bekerja sendiri-sendiri.
Menurut dia, presiden harus bersikap tegas terhadap para menteri terkait persoalan ini untuk menuntaskan pembajakan media sosial.
"Yang bisa menyelesaikan sebenarnya top leader-nya, itu presiden," kata putra ketiga seniman Betawi Benyamin Sueb ini. (Baca juga: Marak, Peretasan Akun Medsos dan WA Jelang Pencoblosan )
Dia mengaku, DPR pernah bertanya masalah itu ke pihak WhatsApp (WA). "Kita tanyakan juga ke WA sampai sejauh mana penjagaan data pribadi itu kok sampai masuk gitu," tutur politikus Partai Gerindra ini.
Diketahui, pembajakan itu dialami sejumlah tokoh. Salah satunya Ustaz Haikal Hassan Baras beberapa waktu lalu, akun Twitter miliknya @haikal_hassan, sekira pukul 21.42 WIB, Minggu 24 Maret 2019 di-hack.
Melalui akun Twitter Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, @Dahnilanzar, ustaz Haikal mengungkapkan, twitternya telah di-hack.
Kemudian, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengaku nomor WA-nya di-hack oleh orang tak dikenal.
Lalu, Akun media sosial (Medsos) Twitter milik Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean diretas. Dalam akun @Ferdinand_Haean bermunculan twit kata-kata kasar, bahkan menampilkan gambar cabul.
Menurut dia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri menyelesaikan masalah tersebut.
"Semua ada siber ya, TNI ada siber, polisi ada siber, seharusnya mereka bekerja sama, sekarang juga kan ada Badan Sandi Siber Negara, ya harus bekerja sama satu sama lain lah," ujar Biem, Jumat (5/4/2019).
Namun, diakuinya, terkadang antara kementerian dan lembaga pemerintah terkesan egosektoral. Mereka tidak bekerja sama karena bekerja sendiri-sendiri.
Menurut dia, presiden harus bersikap tegas terhadap para menteri terkait persoalan ini untuk menuntaskan pembajakan media sosial.
"Yang bisa menyelesaikan sebenarnya top leader-nya, itu presiden," kata putra ketiga seniman Betawi Benyamin Sueb ini. (Baca juga: Marak, Peretasan Akun Medsos dan WA Jelang Pencoblosan )
Dia mengaku, DPR pernah bertanya masalah itu ke pihak WhatsApp (WA). "Kita tanyakan juga ke WA sampai sejauh mana penjagaan data pribadi itu kok sampai masuk gitu," tutur politikus Partai Gerindra ini.
Diketahui, pembajakan itu dialami sejumlah tokoh. Salah satunya Ustaz Haikal Hassan Baras beberapa waktu lalu, akun Twitter miliknya @haikal_hassan, sekira pukul 21.42 WIB, Minggu 24 Maret 2019 di-hack.
Melalui akun Twitter Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, @Dahnilanzar, ustaz Haikal mengungkapkan, twitternya telah di-hack.
Kemudian, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengaku nomor WA-nya di-hack oleh orang tak dikenal.
Lalu, Akun media sosial (Medsos) Twitter milik Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean diretas. Dalam akun @Ferdinand_Haean bermunculan twit kata-kata kasar, bahkan menampilkan gambar cabul.
(dam)
