Muhammadiyah Beberkan Alasan Belum Tentukan Sikap atas Jatah Kelola Tambang
Sabtu, 08 Juni 2024 - 14:18 WIB
loading...
Dialog Polemik Trijaya bertajuk Ormas Agama Urus Tambang, Buat Apa?, Sabtu (8/6/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah , Mukhaer Pakkanna menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menentukan sikap, apakah akan menerima atau menolak jatah izin tambang dari pemerintah. Izin tambang bagi ormas keagamaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Mukhaer mengatakan, perwakilan pemerintah belum mendatangi PP Muhammadiyah dan membicarakan soal izin tambang yang diberikan tersebut.
"Sampai sekarang pihak pemerintah belum datang silahturahmi ke PP Muhammadiyah, sehingga smapai sekarang kita juga belum memutuskan iya atau tidak," kata Mukhaer dalam dialog Polemik Trijaya bertajuk 'Ormas Agama Urus Tambang, Buat Apa?', Sabtu (8/6/2024).
Ia mengungkap alasan di balik sikap Muhammadiyah tersebut, karena pihaknya ingin mengkaji terlebih dahulu mengenai pengelolaan tambang. Pertama, kata Mukhaer, pengelolaan tambang merupakan bisnis baru bagi Muhammadiyah, berbeda dengan dunia pendidikan dan kesehatan yang memang sudah digeluti ormas keagamaan itu.
"Yang jelas di sisi yang kontra di PP Muhammadiyah seperti yang muncul di publik ini kan sebuah bisnis yang menurut Muhammadiyah masih baru secara institusi yah. Walaupun kita memiliki bisnis atau kegiatan amal usaha, tapi ini masih asing bagi kita," ucapnya.
Kedua, Mukhaer menegaskan, pihaknya juga perlu mengkaji bagaimana pengelolaan tambang ke depan. Terlebih, bisnis tersebut penuh dengan mafia dan merusak lingkungan.
Baca juga: Soal Konsesi Lahan Tambang, Gus Yahya: NU Butuh Revenue, Presiden Jokowi Sudah Janjikan Sejak 2021
"Kemudian yang kedua dari sisi kontranya di PP Muhamadiyah adalah ini kan penuh dengan mafia, penuh dengan oligarki bahkan dari hulu ke hilir, bahkan di tingkat pasarnya, pasar juga yang menentukan adalah oligarki," katanya.
"Bahkan dari sisi lingkungan hidup, keberlanjutan pembangunan, eksploitasi di beberapa daerah sumber tambang, Babel, Kaltim atau beberapa daerah lain, kalau kita dari pesawat itu bopengnya luar biasa," sambungnya.
Mukhaer mengatakan, perwakilan pemerintah belum mendatangi PP Muhammadiyah dan membicarakan soal izin tambang yang diberikan tersebut.
"Sampai sekarang pihak pemerintah belum datang silahturahmi ke PP Muhammadiyah, sehingga smapai sekarang kita juga belum memutuskan iya atau tidak," kata Mukhaer dalam dialog Polemik Trijaya bertajuk 'Ormas Agama Urus Tambang, Buat Apa?', Sabtu (8/6/2024).
Ia mengungkap alasan di balik sikap Muhammadiyah tersebut, karena pihaknya ingin mengkaji terlebih dahulu mengenai pengelolaan tambang. Pertama, kata Mukhaer, pengelolaan tambang merupakan bisnis baru bagi Muhammadiyah, berbeda dengan dunia pendidikan dan kesehatan yang memang sudah digeluti ormas keagamaan itu.
"Yang jelas di sisi yang kontra di PP Muhammadiyah seperti yang muncul di publik ini kan sebuah bisnis yang menurut Muhammadiyah masih baru secara institusi yah. Walaupun kita memiliki bisnis atau kegiatan amal usaha, tapi ini masih asing bagi kita," ucapnya.
Kedua, Mukhaer menegaskan, pihaknya juga perlu mengkaji bagaimana pengelolaan tambang ke depan. Terlebih, bisnis tersebut penuh dengan mafia dan merusak lingkungan.
Baca juga: Soal Konsesi Lahan Tambang, Gus Yahya: NU Butuh Revenue, Presiden Jokowi Sudah Janjikan Sejak 2021
"Kemudian yang kedua dari sisi kontranya di PP Muhamadiyah adalah ini kan penuh dengan mafia, penuh dengan oligarki bahkan dari hulu ke hilir, bahkan di tingkat pasarnya, pasar juga yang menentukan adalah oligarki," katanya.
"Bahkan dari sisi lingkungan hidup, keberlanjutan pembangunan, eksploitasi di beberapa daerah sumber tambang, Babel, Kaltim atau beberapa daerah lain, kalau kita dari pesawat itu bopengnya luar biasa," sambungnya.
(abd)
Lihat Juga :
