Soal Tapera, Menteri PUPR Basuki: Saya Menyesal, Kenapa Tergesa-gesa
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono blak blakan mengaku menyesal terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) . Sebab kebijakan itu kini menuai kritik keras dari masyarakat, khususnya kelas pekerja swasta dan mandiri, lantaran ada potongan iuran yang diambil dari gaji.
"Menurut saya pribadi, kalau ini memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Padahal, pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar Rp105 triliun dari APBN untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam kesempatan inilah, Basuki mengungkapkan rasa penyesalannya atas usaha yang telah dilakukan pemerintah, tapi ujung-ujungnya hanya menimbulkan kemarahan publik atas kebijakan Tapera ini.
"Jadi effortnya, dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo," ujarnya.
Menurut Basuki, wajar saja sudah banyak pihak yang mendorong agar kebijakan Tapera ini diundur. Basuki mengaku akan menyampaikan hal ini juga kepada menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Jadi kalau ada usulan, apalagi DPR misalnya minta untuk diundur, menurut saya (wajar), saya sudah kontak dengan ibu Menkeu juga, kita akan itu," katanya.
"Menurut saya pribadi, kalau ini memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Padahal, pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar Rp105 triliun dari APBN untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam kesempatan inilah, Basuki mengungkapkan rasa penyesalannya atas usaha yang telah dilakukan pemerintah, tapi ujung-ujungnya hanya menimbulkan kemarahan publik atas kebijakan Tapera ini.
"Jadi effortnya, dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo," ujarnya.
Menurut Basuki, wajar saja sudah banyak pihak yang mendorong agar kebijakan Tapera ini diundur. Basuki mengaku akan menyampaikan hal ini juga kepada menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Jadi kalau ada usulan, apalagi DPR misalnya minta untuk diundur, menurut saya (wajar), saya sudah kontak dengan ibu Menkeu juga, kita akan itu," katanya.
(cip)