Ketua Banggar DPR Sebut APBN 2025 Disahkan Sebelum Prabowo Jadi Presiden

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyebut pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2025 akan dilaksanakan sebelum Prabowo Subianto dilantik jadi presiden. Tujuannya untuk mempermudah pemerintahan baru melaksanakan program strategisnya.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah saat Rapat Penyampaian Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Oleh karena itu, kami ingin meng-address beberapa agenda strategis yang perlu dilanjutkan di era beliau sehingga mempermudah pemerintahannya melakukan penyesuaian untuk pelaksanaan program-program strategis tersebut,” ujarnya, Rabu (5/6/2024).

Said Abdulah menyebut ada beberapa cacatan penting terkait RAPBN 2025. Pertama, gejolak eksternal makin sulit diprediksi. Ketegangan geopolitik telah menjelma menjadi ancaman laten aktivitas ekonomi. Karena hal itu, dalam sekejap harga komoditas global bisa melonjak, kurs rupiah terempas dalam hitungan jam dan hari.



“Dalam sekejap pula menekan ketahanan ekonomi nasional. Tekanan eksternal ini mengancam karena belum kuatnya sektor pangan, energi, dan tata kelola devisa,” ujar Said.

Kedua, melonjaknya harga komoditas di 2022 kian memperkaya lapisan ekonomi atas dan kesenjangan sosial semakin menganga. Ketiga, angka kesenjangan sosial kian melebar. Semester 1 di 2024, gini rasio telah menyentuh 0,388 lebih tinggi dibandingkan semester 1 2023 yang berada dilevel 0,384.

“Kita bandingkan dengan 2019, sebelum pandemi Covid, angka gini rasio saat itu di level 0,380. Naiknya kesenjangan sosial ini harus dikendalikan oleh pemerintah,” katanya.



Keempat, kata Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Perjuangan ini, seluruh agenda pembangunan yang dijalankan selama ini belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari kemiskinan ekstrem. Padahal pemerintah punya target penghapusan kemiskinan esktrem di 2024.

Konvergensi program atas penghapusan kemiskinan ekstrem telah dijalankan. “Jika realisasinya hingga 2024 penghapusan kemiskinan ekstrem belum tuntas, kita fasilitasi melalui RAPBN 2025 agar pemerintah tetap bisa menuntaskannya,” ujar Said.

Kelima, pentingnya meningkatkan kualitas SDM Indonesia ke depan dengan mengatasi persoalan stunting. Hal ini terkait dengan masa depan generasi bangsa. Target angka prevalensi stunting ke depan masih cukup menantang, yakni 14,0% pada 2024. Pada 2023 masih berada pada angka 21,5%.

“Jika target prevelensi sebesar 14,0% beum juga tercapai, maka diperlukan upaya extraordinary, yang meliputi pendekatan spasial untuk daerah fokus intervensinya,” ujar Said.

Keenam, empasan angin buritan membuat perekonomian nasional terjebak dalam pusaran pertumbuhan 5%. Padahal Indonesia dikejar waktu untuk bisa naik kasta menjadi negara maju di 2045. Momentumnya dengan memanfaatkan secara optimal bonus demografi yang akan berakkhir di 2036.

Ketujuh, alih alih memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dukungan anggaran pendidikan 20% dari belanja negara belum mampu mengubah rakyat menjadi tenaga kerja terampil, penuh inovasi, dan punya etos kerja tinggi. “Lebih dari separuh angkatan kerja masih lulusan SMP. Tentu saja keadaan ini tidak bisa kita andalkan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang makin kompetitif,” ujar Said.