Ketua Banggar DPR Sebut APBN 2025 Disahkan Sebelum Prabowo Jadi Presiden
Rabu, 05 Juni 2024 - 21:40 WIB
loading...
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, APBN 2025 akan disahkan sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyebut pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2025 akan dilaksanakan sebelum Prabowo Subianto dilantik jadi presiden. Tujuannya untuk mempermudah pemerintahan baru melaksanakan program strategisnya.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah saat Rapat Penyampaian Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Oleh karena itu, kami ingin meng-address beberapa agenda strategis yang perlu dilanjutkan di era beliau sehingga mempermudah pemerintahannya melakukan penyesuaian untuk pelaksanaan program-program strategis tersebut,” ujarnya, Rabu (5/6/2024).
Said Abdulah menyebut ada beberapa cacatan penting terkait RAPBN 2025. Pertama, gejolak eksternal makin sulit diprediksi. Ketegangan geopolitik telah menjelma menjadi ancaman laten aktivitas ekonomi. Karena hal itu, dalam sekejap harga komoditas global bisa melonjak, kurs rupiah terempas dalam hitungan jam dan hari.
Baca juga: Cerita APBN Kita
“Dalam sekejap pula menekan ketahanan ekonomi nasional. Tekanan eksternal ini mengancam karena belum kuatnya sektor pangan, energi, dan tata kelola devisa,” ujar Said.
Kedua, melonjaknya harga komoditas di 2022 kian memperkaya lapisan ekonomi atas dan kesenjangan sosial semakin menganga. Ketiga, angka kesenjangan sosial kian melebar. Semester 1 di 2024, gini rasio telah menyentuh 0,388 lebih tinggi dibandingkan semester 1 2023 yang berada dilevel 0,384.
“Kita bandingkan dengan 2019, sebelum pandemi Covid, angka gini rasio saat itu di level 0,380. Naiknya kesenjangan sosial ini harus dikendalikan oleh pemerintah,” katanya.
Baca juga: Banggar DPR Khawatir IKN Sepi Investor hingga Membebani APBN
Keempat, kata Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Perjuangan ini, seluruh agenda pembangunan yang dijalankan selama ini belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari kemiskinan ekstrem. Padahal pemerintah punya target penghapusan kemiskinan esktrem di 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah saat Rapat Penyampaian Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Oleh karena itu, kami ingin meng-address beberapa agenda strategis yang perlu dilanjutkan di era beliau sehingga mempermudah pemerintahannya melakukan penyesuaian untuk pelaksanaan program-program strategis tersebut,” ujarnya, Rabu (5/6/2024).
Said Abdulah menyebut ada beberapa cacatan penting terkait RAPBN 2025. Pertama, gejolak eksternal makin sulit diprediksi. Ketegangan geopolitik telah menjelma menjadi ancaman laten aktivitas ekonomi. Karena hal itu, dalam sekejap harga komoditas global bisa melonjak, kurs rupiah terempas dalam hitungan jam dan hari.
Baca juga: Cerita APBN Kita
“Dalam sekejap pula menekan ketahanan ekonomi nasional. Tekanan eksternal ini mengancam karena belum kuatnya sektor pangan, energi, dan tata kelola devisa,” ujar Said.
Kedua, melonjaknya harga komoditas di 2022 kian memperkaya lapisan ekonomi atas dan kesenjangan sosial semakin menganga. Ketiga, angka kesenjangan sosial kian melebar. Semester 1 di 2024, gini rasio telah menyentuh 0,388 lebih tinggi dibandingkan semester 1 2023 yang berada dilevel 0,384.
“Kita bandingkan dengan 2019, sebelum pandemi Covid, angka gini rasio saat itu di level 0,380. Naiknya kesenjangan sosial ini harus dikendalikan oleh pemerintah,” katanya.
Baca juga: Banggar DPR Khawatir IKN Sepi Investor hingga Membebani APBN
Keempat, kata Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Perjuangan ini, seluruh agenda pembangunan yang dijalankan selama ini belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari kemiskinan ekstrem. Padahal pemerintah punya target penghapusan kemiskinan esktrem di 2024.
Lihat Juga :
