Dukung All Eyes on Papua, Stafsus Jokowi Rekomendasikan Kebijakan Perlindungan Hutan
Rabu, 05 Juni 2024 - 16:06 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, memberikan pengarahan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) agar menyusun kerangka pembangunan Tanah Papua secara menyeluruh. Tentunya, dengan memasukkan komponen perlindungan hutan sebagai sumber hidup dan juga perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Terakhir, mendorong konsep pembangunan ekonomi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk di dalamnya menggerakkan alternatif ekonomi yang bersumber dari industri yang tidak merusak lingkungan.
“Ini menghindari konversi hutan adat dan hutan lindung ke industri kelapa sawit yang akan mengurangi keragamanan hayati dan kemampuan alami hutan untuk menyerap karbon serta menjadi paru-paru dunia,” ucapnya.
Sebagai Staf Khusus Presiden, Billy pernah terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2022 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Dalam proses tersebut, dia aktif mengadvokasi pembangunan yang menghindari kerusakan hutan lindung dan hutan adat serta gencar mengingatkan seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan kegiatan.
Terakhir, mendorong konsep pembangunan ekonomi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk di dalamnya menggerakkan alternatif ekonomi yang bersumber dari industri yang tidak merusak lingkungan.
“Ini menghindari konversi hutan adat dan hutan lindung ke industri kelapa sawit yang akan mengurangi keragamanan hayati dan kemampuan alami hutan untuk menyerap karbon serta menjadi paru-paru dunia,” ucapnya.
Sebagai Staf Khusus Presiden, Billy pernah terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2022 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Dalam proses tersebut, dia aktif mengadvokasi pembangunan yang menghindari kerusakan hutan lindung dan hutan adat serta gencar mengingatkan seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan kegiatan.
Lihat Juga :
