Dipanggil Polda Metro Besok, Hasto: Yang Pasti Ini Ada Orderan
Senin, 03 Juni 2024 - 17:17 WIB
loading...
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto meyakini ada pihak yang memerintahkan atau mengorder di balik pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap dirinya pada Selasa (4/6/2024) besok. Foto/SINDOnews/Felldy Utama
A
A
A
DEPOK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto meyakini ada pihak yang memerintahkan atau mengorder di balik pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap dirinya pada Selasa (4/6/2024) besok. Hal itu terkait sikapnya yang kritis akan kecurangan-kecurangan Pemilu 2024.
"Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu," ujar Hasto ditemui di Gedung Fisip UI, Depok, Senin (3/6/2024).
Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dipanggil Polda Metro Besok, Kasus Apa?
Hasto mengaku heran mengapa pernyataannya tersebut dipersoalkan. Padahal, soal dugaan kecurangan pemilu ini juga sudah menjadi perhatian elemen masyarakat.
"Lah ini kan sudah disuarakan melalui satu kajian-kajian akademis, melalui temuan-temuan secara empiris di lapangan. Adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi," jelasnya.
Di sisi lain, dia juga mengaku bingung ketika menyuarakan soal kecurangan pemilu dan ada pengaduan masyarakat, aparat begitu cepat memproses hukumnya. Akan tetapi, sejumlah kasus-kasus korupsi, tambang ilegal, hingga kejahatan perbankan itu sepertinya justru didiamkan oleh aparat.
Tak hanya itu, sejumlah persoalan hukum yang menimpa partainya menjadi korban pun tak pernah diselesaikan.
"Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu," ujar Hasto ditemui di Gedung Fisip UI, Depok, Senin (3/6/2024).
Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dipanggil Polda Metro Besok, Kasus Apa?
Hasto mengaku heran mengapa pernyataannya tersebut dipersoalkan. Padahal, soal dugaan kecurangan pemilu ini juga sudah menjadi perhatian elemen masyarakat.
"Lah ini kan sudah disuarakan melalui satu kajian-kajian akademis, melalui temuan-temuan secara empiris di lapangan. Adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi," jelasnya.
Di sisi lain, dia juga mengaku bingung ketika menyuarakan soal kecurangan pemilu dan ada pengaduan masyarakat, aparat begitu cepat memproses hukumnya. Akan tetapi, sejumlah kasus-kasus korupsi, tambang ilegal, hingga kejahatan perbankan itu sepertinya justru didiamkan oleh aparat.
Tak hanya itu, sejumlah persoalan hukum yang menimpa partainya menjadi korban pun tak pernah diselesaikan.
Lihat Juga :
