Ketua YLBHI: Cara Kerja Buzzer Merusak Demokrasi
Kamis, 20 Agustus 2020 - 13:45 WIB
loading...
Ketua YLBHI Asfinawati menyatakan influencer dapat mengurangi kualitas demokrasi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kemajuan teknologi informasi (TI) memberikan sisi positif dan negatif bagi iklim demokrasi Indonesia. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan dunia digital itu bisa menjadi peluang dan gangguan bagi demokrasi.
TI mendorong pemerintah menjadi lebih responsif dalam melayani dan menanggapi keluhan masyarakat. Bahkan, masyarakat bisa bercakap-cakap dengan akun media sosial (medsos) presiden, kementerian, dan gubernur. Walaupun itu mungkin dikendalikan oleh operator. (Baca juga: ICW Sebut Dana Aktivitas Digital Pemerintah Meningkat Sejak 2017 )
Asfinawati menerangkan, TI membuat data pemerintah menjadi transparan. Asumsinya, dengan semua kebijakan, program, dan kegiatan diunggah ke situs dan media sosial, orang akan mudah mengaksesnya. Dahulu, untuk mencari data rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau tata ruang, masyarakat harus datang ke instansi dan mengajukan izin. (Baca juga: Ditemui Purnawirawan TNI, Rizal Ramli Ngomong soal Buzzer )
Namun, ada sisi gelap dunia digital dengan maraknya penggunaan jasa influencer atau buzzer . Asfinawati menyatakan influencer dapat mengurangi kualitas demokrasi. "Buzzer secara prinsip tidak mempunyai basis moral untuk ada di suasana demokrasi," ujarnya dalam diskusi daring dengan tema "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?", Kamis (20/8/2020).
Masalah lain dari influencer ini membuat masyarakat menjadi tidak bisa membedakan mana pendapat pribadi dan iklan. Ini berbeda dengan iklan di media massa yang selalu menunjukan mana berita dan iklan.
TI mendorong pemerintah menjadi lebih responsif dalam melayani dan menanggapi keluhan masyarakat. Bahkan, masyarakat bisa bercakap-cakap dengan akun media sosial (medsos) presiden, kementerian, dan gubernur. Walaupun itu mungkin dikendalikan oleh operator. (Baca juga: ICW Sebut Dana Aktivitas Digital Pemerintah Meningkat Sejak 2017 )
Asfinawati menerangkan, TI membuat data pemerintah menjadi transparan. Asumsinya, dengan semua kebijakan, program, dan kegiatan diunggah ke situs dan media sosial, orang akan mudah mengaksesnya. Dahulu, untuk mencari data rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau tata ruang, masyarakat harus datang ke instansi dan mengajukan izin. (Baca juga: Ditemui Purnawirawan TNI, Rizal Ramli Ngomong soal Buzzer )
Namun, ada sisi gelap dunia digital dengan maraknya penggunaan jasa influencer atau buzzer . Asfinawati menyatakan influencer dapat mengurangi kualitas demokrasi. "Buzzer secara prinsip tidak mempunyai basis moral untuk ada di suasana demokrasi," ujarnya dalam diskusi daring dengan tema "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?", Kamis (20/8/2020).
Masalah lain dari influencer ini membuat masyarakat menjadi tidak bisa membedakan mana pendapat pribadi dan iklan. Ini berbeda dengan iklan di media massa yang selalu menunjukan mana berita dan iklan.
Lihat Juga :
