Bambang Susantono dan Dhony Raharjoe Mundur, PKS: Pukulan Berat bagi Otorita IKN
loading...
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama merespons pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Raharjoe dari pejabat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama merespons pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Raharjoe dari pejabat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menilai pengunduran diri Bambang dan Dhony akan menjadi pukulan berat bagi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri secara bersamaan, hanya berselang dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di IKN,” kata Suryadi yang juga sebagai Anggota Komisi V DPR ini kepada SINDOnews, Senin (3/6/2024).
Dia melihat Bambang dan Dhony yang dilantik pada Maret 2022 memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang tata kota. Dia mengungkapkan, Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dan juga pernah menjabat sebagai Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB),” ungkapnya.
Dia menambahkan, Dhony Raharjoe juga bukan orang sembarangan. Dia mengatakan, jabatan terakhir Dhony di Sinarmas Land adalah sebagai Managing Director President Office dan berpengalaman dalam pengelolaan Kota Satelit Bumi Serpong Damai (BSD) City di Tangerang, Banten.
“Kami menyatakan prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting OIKN ini. Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi,” tuturnya.
Dia melanjutkan, walaupun saat ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni telah ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala dan Wakil Kepala OIKN, tapi tentunya OIKN secara organisasi akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini.
“Melihat kondisi terkini kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial. Jika melihat RPJMN 2020-2024, maka jelas bahwa pembangunan IKN saat ini memang tidak sesuai dengan rencana, yaitu durasi 5 tahun serta biaya Rp466,04 triliun dari APBN Rp90,35 triliun, KPBU Rp252,46 triliun, dan Badan Usaha atau swasta Rp123,23 triliun,” ucapnya.
Dia menuturkan, kenyataannya yang terjadi hingga hari ini total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.
“Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun ini,” imbuhnya.
Menurut dia, kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah.
“Gagalnya pemerintah mendatangkan pendanaan swasta maupun asing ini juga terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 (tiga puluh sembilan) letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia, dan Kazakstan,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan bahwa penggalangan dukungan ini hingga saat ini masih berkutat pada LoI, sehingga belum ada satu pun investor swasta maupun asing yang sudah mengucurkan pembiayaannya untuk pembangunan IKN, meskipun sudah ada groundbreaking proyek-proyek.
Padahal, lanjut dia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyediakan banyak dukungan atau insentif berupa penjaminan dan juga berbagai fasilitas lainnya melalui PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
“Sekali lagi kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor,” pungkasnya.
“Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri secara bersamaan, hanya berselang dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di IKN,” kata Suryadi yang juga sebagai Anggota Komisi V DPR ini kepada SINDOnews, Senin (3/6/2024).
Dia melihat Bambang dan Dhony yang dilantik pada Maret 2022 memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang tata kota. Dia mengungkapkan, Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dan juga pernah menjabat sebagai Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB),” ungkapnya.
Dia menambahkan, Dhony Raharjoe juga bukan orang sembarangan. Dia mengatakan, jabatan terakhir Dhony di Sinarmas Land adalah sebagai Managing Director President Office dan berpengalaman dalam pengelolaan Kota Satelit Bumi Serpong Damai (BSD) City di Tangerang, Banten.
“Kami menyatakan prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting OIKN ini. Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi,” tuturnya.
Dia melanjutkan, walaupun saat ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni telah ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala dan Wakil Kepala OIKN, tapi tentunya OIKN secara organisasi akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini.
“Melihat kondisi terkini kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial. Jika melihat RPJMN 2020-2024, maka jelas bahwa pembangunan IKN saat ini memang tidak sesuai dengan rencana, yaitu durasi 5 tahun serta biaya Rp466,04 triliun dari APBN Rp90,35 triliun, KPBU Rp252,46 triliun, dan Badan Usaha atau swasta Rp123,23 triliun,” ucapnya.
Dia menuturkan, kenyataannya yang terjadi hingga hari ini total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.
“Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun ini,” imbuhnya.
Menurut dia, kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah.
“Gagalnya pemerintah mendatangkan pendanaan swasta maupun asing ini juga terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 (tiga puluh sembilan) letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia, dan Kazakstan,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan bahwa penggalangan dukungan ini hingga saat ini masih berkutat pada LoI, sehingga belum ada satu pun investor swasta maupun asing yang sudah mengucurkan pembiayaannya untuk pembangunan IKN, meskipun sudah ada groundbreaking proyek-proyek.
Padahal, lanjut dia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyediakan banyak dukungan atau insentif berupa penjaminan dan juga berbagai fasilitas lainnya melalui PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
“Sekali lagi kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor,” pungkasnya.
(rca)
Explore More