Jampidsus Ditarget, Praktisi Hukum Ingatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kejagung Tinggi
loading...
Serangkaian aksi yang menyudutkan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah seperti penguntitan hingga pembunuhan karakter sangat disayangkan. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Serangkaian aksi yang menyudutkan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah seperti penguntitan hingga pembunuhan karakter disayangkan praktisi hukum Saor Siagian. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak lepas dari upaya perlawanan balik para koruptor.
Kejagung dalam beberapa tahun terakhir gencar membongkar berbagai skandal korupsi jumbo hingga kepercayaan publik (public trust) kepada Korps Adhyaksa naik.
"Kita juga harus objektif, bagaimana kinerja Jaksa Agung saat ini. Dari tiga lembaga penegak hukum sekarang, yang paling dipercaya (publik) adalah Kejagung, baru Polri, kemudian KPK," ujar Saor, Jumat (31/5/2024).
"Itu adalah (hasil) survei dan betul (buah) kerja-kerja mereka memberantas korupsi, betul-betul megakorupsi," tambahnya.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia periode April 2024, Kejagung menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan skor 74,7%. Posisi selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) 72,5%, pengadilan 71,1%, Polri 70,6%, serta KPK 62,1%.
Saor mengingatkan bahwa satu dari semua tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung (Babel) pada 2015-2022 dijerat pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice).
"Dari 21 yang telah ditetapkan tersangka dugaan korupsi timah, salah satu dijerat obstruction of justice," ucapnya.
Sebelumnya, Kejagung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara atas kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah (TINS) periode 2015-2022 mencapai Rp300 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut jumlah tersebut lumayan fantastis. "Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis, yang semula kita perkirakan Rp271 triliun lalu kini mencapai sebesar Rp300 triliun," ujarnya, Rabu (29/5/2024).
Total kerugian tersebut diketahui setelah penyidik melakukan kolaborasi bersama dengan BPK dan ahli kerugian riil terkait ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan.
Hingga saat ini, sebanyak 22 orang telah ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
"Terkait tersangka TPPU telah ditetapkan 6 tersangka," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).
Kejagung dalam beberapa tahun terakhir gencar membongkar berbagai skandal korupsi jumbo hingga kepercayaan publik (public trust) kepada Korps Adhyaksa naik.
"Kita juga harus objektif, bagaimana kinerja Jaksa Agung saat ini. Dari tiga lembaga penegak hukum sekarang, yang paling dipercaya (publik) adalah Kejagung, baru Polri, kemudian KPK," ujar Saor, Jumat (31/5/2024).
"Itu adalah (hasil) survei dan betul (buah) kerja-kerja mereka memberantas korupsi, betul-betul megakorupsi," tambahnya.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia periode April 2024, Kejagung menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan skor 74,7%. Posisi selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) 72,5%, pengadilan 71,1%, Polri 70,6%, serta KPK 62,1%.
Saor mengingatkan bahwa satu dari semua tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung (Babel) pada 2015-2022 dijerat pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice).
"Dari 21 yang telah ditetapkan tersangka dugaan korupsi timah, salah satu dijerat obstruction of justice," ucapnya.
Sebelumnya, Kejagung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara atas kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah (TINS) periode 2015-2022 mencapai Rp300 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut jumlah tersebut lumayan fantastis. "Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis, yang semula kita perkirakan Rp271 triliun lalu kini mencapai sebesar Rp300 triliun," ujarnya, Rabu (29/5/2024).
Total kerugian tersebut diketahui setelah penyidik melakukan kolaborasi bersama dengan BPK dan ahli kerugian riil terkait ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan.
Hingga saat ini, sebanyak 22 orang telah ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
"Terkait tersangka TPPU telah ditetapkan 6 tersangka," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).
(jon)
Explore More