Bamsoet: SBY Minta MPR Kaji Sistem Pemilu Langsung Karena Berbiaya Tinggi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/5/2024). Dalam pertemuan itu MPR diminta mengkaji sistem pemilu langsung dalam Pilkada.
Hal itu diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai bertandang ke kediaman SBY bersama Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid dan Syarif Hasan. Bambang mengatakan, Pemilu langsung itu memang ada sisi positif, namun tetap ada sisi negatifnya.
"Bad news-nya Pemilu itu berbiaya tinggi. Ini yang beliau (SBY) mendorong supaya kita melakukan kajian yang mendalam tentang sistem pemilihan umum langsung," kata Bambang, Selasa (28/5/2024).
Adapun yang dikaji bukan hanya pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah. Menurutnya, pemilihan umum langsung untuk legislatif pun akan juga dikaji.
"Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya, itu kita diminta untuk mengkaji kembali ya termasuk juga pemilihan umum di legislatifnya," katanya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengaku tetap mempertimbangkan sisi positif dari sistem pemilihan umum langsung. Sebab, pemilu langsung menghasilkan kesadaran politik yang tinggi yang lahir di masyarakat.
"Good news-nya bahwa kesadaran rakyat kita berpolitik sudah semakin dewasa tidak lagi mempersoalkan tentang ras etnis apalagi agama, ideologi, tidak lagi ada penekanan soal itu," katanya.
Hal itu diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai bertandang ke kediaman SBY bersama Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid dan Syarif Hasan. Bambang mengatakan, Pemilu langsung itu memang ada sisi positif, namun tetap ada sisi negatifnya.
"Bad news-nya Pemilu itu berbiaya tinggi. Ini yang beliau (SBY) mendorong supaya kita melakukan kajian yang mendalam tentang sistem pemilihan umum langsung," kata Bambang, Selasa (28/5/2024).
Adapun yang dikaji bukan hanya pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah. Menurutnya, pemilihan umum langsung untuk legislatif pun akan juga dikaji.
"Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya, itu kita diminta untuk mengkaji kembali ya termasuk juga pemilihan umum di legislatifnya," katanya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengaku tetap mempertimbangkan sisi positif dari sistem pemilihan umum langsung. Sebab, pemilu langsung menghasilkan kesadaran politik yang tinggi yang lahir di masyarakat.
"Good news-nya bahwa kesadaran rakyat kita berpolitik sudah semakin dewasa tidak lagi mempersoalkan tentang ras etnis apalagi agama, ideologi, tidak lagi ada penekanan soal itu," katanya.
(abd)