Jokowi Larang Kementerian Lembaga Bikin Aplikasi Baru Mulai Tahun Ini: Stop!
Senin, 27 Mei 2024 - 15:02 WIB
loading...
A
A
A
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi.
Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing.
"Kita juga harus memperkuat govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi nggak papa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap," tandasnya.
Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing.
"Kita juga harus memperkuat govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi nggak papa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap," tandasnya.
(abd)
Lihat Juga :
