Grounded Garuda dari Haji, Mungkinkah?

Manajemen sewa pesawat ini penting sebab meski keputusan soal besaran biaya haji telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR lebih dini, faktanya Garuda tak mudah menjalankannya. Demikian pula, meski model sewa atau carter sudah jadi langganan, namun Garuda seperti diakui Direktur Utama Irfan Setiaputra cukup kesulitan mendapat pesawat dengan spesifikasi yang diinginkan. Ada banyak argumen di balik kesulitan itu. Mulai dari jumlah pesawat sewaan yang dinyatakan minim hingga terbatasnya pembuatan pesawat baru dari pabrikan.

Rebutan pesawat sewaan di pasar global menjadi tak terhindarkan. Bisa jadi karena imbas kesulitan itu, tahun ini ada beberapa pesawat yang sebenarnya kurang direkomendasikan tapi tetap disewa. Pesawat sewaan Garuda Indonesia yang mesinnya terbakar di Bandara Hasanuddin Makassar 15 Mei 2024 misalnya merupakan jenis Boeing 747-400. Yang mengherankan, Garuda sendiri terakhir memensiunkan jenis pesawat dengan julukan Queen of The Skies ini pada 6 Oktober 2017. Dari sini jelas terlihat bahwa pemilihan pesawat saja sudah bermasalah.

Pada haji 2024 ini, Garuda mendapat jatah melayani penerbangan 109.072 jemaah dari sembilan embarkasi. Untuk mengangkut jemaah sebanyak itu, dibutuhkan 18 pesawat. Namun Garuda hanya punya 10 pesawat sehingga lainnya sewa.

Berpijak pada kasus tahun-tahun sebelumnya, delay kerap kali juga terjadi karena kesulitan Garuda mendapat izin terbang dari beberapa negara yang dilewati dalam tempo cepat. Ini kemudian berpengaruh pada jadwal lalu lintas penerbangan dan jatah masa parkir, yakni di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah atau King Abdul Aziz, Jeddah. Kendati sistem ini berkaitan dengan otoritas negara lain, namun jika disiapkan lebih dini dan rapi, tentu berbagai kendala penuh tantangan itu bisa dipetakan sejak awal.

Kemudian, yang tak kalah mendasar adalah membangun kinerja tim angkutan haji yang lebih berintegritas. Haji adalah musiman. Demikian juga yang dilakukan Garuda kerap menyewa pegawai untuk bekerja dalam rentang bukan jangka panjang. Namun meski berdurasi pendek, jika soal integritas menjadi perhatian utama maka akan berimplikasi positif terhadap layanan.

Rentetan kasus negatif pengangkutan haji oleh Garuda selama ini menjadi indikasi bahwa ada banyak lubang kelemahan manajemen yang perlu segera dibenahi. Kasus-kasus itu juga menguatkan sinyalemen bahwa kontrol atas manajemen sewa hingga pengecekan pesawat masih lemah. Sederhana saja, kasus kerusakan mesin semestinya bisa terdeteksi oleh teknisi meski pesawat bolak balik dioperasikan Jakarta-Saudi tiada henti. Lalu, timbulnya mesin terbakar saat pesawat take off di Makassar jelas menyisakan pertanyaan besar. Sudahkah pengecekan pesawat sebelum terbang dilakukan sesuai prosedur?

Yang kian membuat Garuda menjadi sorotan adalah pengelolaan manajemen krisis yang lemah. Pada kasus rusaknya pesawat atau delay penerbangan misalnya, jarang sekali manajemen memberikan penjelasan kepada publik secara cepat dan gamblang. Ini tentu tentu kian melemahkan posisi Garuda karena menciptakan kesan seolah maskapai benar-benar tak berdaya.

Pada kasus molornya pemberangkatan jemaah haji kloter 41 Embarkasi Adi Soemarmo Solo 23 Mei 2024 misalnya, Garuda sama sekali tak memberikan penjelasan kepada publik. Penjelasan hanya diberikan Garuda kepada jemaah pada kloter 41. Sementara banyak pihak yang terkena imbas molornya pemberangkatan hingga berjam-jam itu. Ini mengindikasikan komunikasi atas manajemen krisis Garuda buruk. Narasi-narasi penjelasan gamblang bukan dimaknai sebagai pengingkaran atau pembelaan, namun justru bagian komitmen Garuda untuk turut memberikan aspek perlindungan dan pelayanan kepada jemaah sesuai amanat UU No 8 Tahun 2019.