MK Tolak Permohonan Gerindra yang Minta Penghitungan Suara Ulang di Jabar IX
Selasa, 21 Mei 2024 - 16:55 WIB
loading...
Ketua MK Suhartoyo membackaan putusan dismissal sengketa Pileg 2024 di ruang sidang Gedung MK, Selasa (21/5/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Gerindra yang meminta penghitungan suara ulang Pileg DPR di Dapil Jawa Barat IX. Dapil ini meliputi Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang.
"Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan dismissal sengketa Pileg 2024 di ruang sidang Gedung MK, Selasa (21/5/2024).
Dalam pertimbangannya, MK menilai Gerindra tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Gerindra hanya mencantumkan perolehan suara tanpa adanya penjelasan jumlah suara Pemohon yang berubah ataupun jumlah suara yang bergeser atau penambahan suara Partai Nasdem.
"Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon yang merupakan sisa suara hasil perolehan satu kursi. Namun, dalam menguraikan dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun menurut Pemohon," katanya.
"Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan dismissal sengketa Pileg 2024 di ruang sidang Gedung MK, Selasa (21/5/2024).
Dalam pertimbangannya, MK menilai Gerindra tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Gerindra hanya mencantumkan perolehan suara tanpa adanya penjelasan jumlah suara Pemohon yang berubah ataupun jumlah suara yang bergeser atau penambahan suara Partai Nasdem.
"Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon yang merupakan sisa suara hasil perolehan satu kursi. Namun, dalam menguraikan dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun menurut Pemohon," katanya.
Lihat Juga :
