Pemerintah Diminta Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi dan Cegah PHK Massal
Rabu, 19 Agustus 2020 - 13:15 WIB
loading...
A
A
A
Di masa pandemi COVID-19, Komnas HAM banyak mendapatkan masukan dari serikat pekerja dan lembaga swadaya tentang masalah perlindungan kesehatan terhadap pekerja. Perlindungan baik yang bekerja di kantor maupun pabrik belum maksimal.
Ahmad Taufan menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menyediakan transportasi publik yang baik. Selain itu, perusahaan pun diminta untuk menyediakan angkutan bagi pekerjanya agar terhindar dari paparan COVID-19.
Dalam situasi seperti ini tidak mudah juga bagi pengusaha untuk menyediakan karena sedang mengalami kesulitan. Komnas HAM mendorong perlindungan terhadap pekerja yang meliputi, ekonomi, sosial, dan teknis.
Ahmad Taufan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya fokus menjaga stabilitas perekonomian. Pemerintah harus mengupayakan semaksimal mungkin tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). (Baca juga: Akun Twitter Din Syamsuddin Dibajak, Fadli Zon: Rusak Demokrasi)
“Kalau masif (PHK-nya), nanti ada gejolak sosial dan politik. Kemudian, kami meminta korporasi supaya menghormati hak-hak pekerjanya,” pungkasnya.
Ahmad Taufan menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menyediakan transportasi publik yang baik. Selain itu, perusahaan pun diminta untuk menyediakan angkutan bagi pekerjanya agar terhindar dari paparan COVID-19.
Dalam situasi seperti ini tidak mudah juga bagi pengusaha untuk menyediakan karena sedang mengalami kesulitan. Komnas HAM mendorong perlindungan terhadap pekerja yang meliputi, ekonomi, sosial, dan teknis.
Ahmad Taufan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya fokus menjaga stabilitas perekonomian. Pemerintah harus mengupayakan semaksimal mungkin tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). (Baca juga: Akun Twitter Din Syamsuddin Dibajak, Fadli Zon: Rusak Demokrasi)
“Kalau masif (PHK-nya), nanti ada gejolak sosial dan politik. Kemudian, kami meminta korporasi supaya menghormati hak-hak pekerjanya,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
