Pakar Pariwisata UGM Dorong Pemerintah Beri Perhatian pada Pemangku Adat Destinasi Spiritual

Baiquni mengatakan mengenai value keberlanjutan lingkungan, penghargaan terhadap adat istiadat dan “The Masters” atau pemangku adat atau juru kunci, dalam setiap destinasi Cultural Heritage. Sehingga, menurutnya, isu mengenai pengelolaan yang lebih profesional seperti yang tertuang dalam Panduan Global Kode Etik Kepariwisataan bisa diimplementasi di lapangan.

“Bagaimana kita sebagai host, juru kunci harus bagaimana, wisawatan yang beda kultur harus bagaimana. Kalau ada konflik harus bagaimana, itu semua saya kira memang perlu untuk dikelola dan dimajamen dengan baik dan profesional. Ini penting karena sesungguhnya destinasi-destinasi yang kecil-kecil itu kan memang peran utamanya ada di ‘The Masters’ nya,” papar Baiquni.

Sebelumnya, aktivis sosial Bali, Ni Luh Jelantik me-repost unggahan akun Instagram Jeg Bali terkait konflik antara turis India dan pemangku adat di Pura Tirta Empul, Bali. Dalam keterangan repost-nya, Ni Luh berharap pemerintah memperkuat desa adat.

“Perkuat desa adat. Lindungi pemangku agar tetap bisa menjaga taksu Bali. Buat bapak India, terimakasih telah support Bali. Mohon taati aturan di masing-masing desa. Matur suksma.’

Kasus serupa terjadi di Makam Raja-raja Kraton Jogja dan Solo di Imogiri, di mana guide wisata mengeluhkan tarif yang dianggap tidak wajar.