Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, PKS: Harusnya Miskin Struktur Kaya Fungsi
Senin, 13 Mei 2024 - 12:26 WIB
loading...
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menpertanyakan komitmen reformasi birokrasi di balik wacana penambahan nomenklatur kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menpertanyakan komitmen reformasi birokrasi di balik wacana penambahan nomenklatur kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran . Wacana penambahan 40 pos menteri dinilai berpotensi menimbulkan masalah.
"Saya agak menolak tentang pembengkakan (nomenklatur) kementerian ini. Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” ujar Mardani dikutip dari laman resmi DPR, Senin (13/5/2024).Baca juga: Rencana 40 Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Dikritik, Pengamat Bandingkan dengan Amerika Serikat
Legislator PKS itu mengingatkan bahwa penambahan nomenklatur kementerian termasuk yang berkaitan dengan sektor pendidikan belum tentu menjadi solusi yang cepat. Tidak hanya itu saja, jika ego sektoral kerap terjadi maka berpotensi akan semakin memperumit akibat gemuknya birokrasi.
Di mana potensi ini, jelasnya, menimbulkan deretan permasalahan. Di antaranya muncul peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih (overlapping), dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.
"Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan. Kita perlu ‘start from zero’. Coba lihat lagi penataan pendidikan Indonesia. Pemerintah harus paham dulu dasar dari masalah (pendidikan) ini,” jelasnya.
"Saya agak menolak tentang pembengkakan (nomenklatur) kementerian ini. Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” ujar Mardani dikutip dari laman resmi DPR, Senin (13/5/2024).Baca juga: Rencana 40 Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Dikritik, Pengamat Bandingkan dengan Amerika Serikat
Legislator PKS itu mengingatkan bahwa penambahan nomenklatur kementerian termasuk yang berkaitan dengan sektor pendidikan belum tentu menjadi solusi yang cepat. Tidak hanya itu saja, jika ego sektoral kerap terjadi maka berpotensi akan semakin memperumit akibat gemuknya birokrasi.
Di mana potensi ini, jelasnya, menimbulkan deretan permasalahan. Di antaranya muncul peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih (overlapping), dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.
"Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan. Kita perlu ‘start from zero’. Coba lihat lagi penataan pendidikan Indonesia. Pemerintah harus paham dulu dasar dari masalah (pendidikan) ini,” jelasnya.
Lihat Juga :
