Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, PKS: Harusnya Miskin Struktur Kaya Fungsi
loading...
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menpertanyakan komitmen reformasi birokrasi di balik wacana penambahan nomenklatur kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menpertanyakan komitmen reformasi birokrasi di balik wacana penambahan nomenklatur kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran . Wacana penambahan 40 pos menteri dinilai berpotensi menimbulkan masalah.
"Saya agak menolak tentang pembengkakan (nomenklatur) kementerian ini. Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” ujar Mardani dikutip dari laman resmi DPR, Senin (13/5/2024).
Legislator PKS itu mengingatkan bahwa penambahan nomenklatur kementerian termasuk yang berkaitan dengan sektor pendidikan belum tentu menjadi solusi yang cepat. Tidak hanya itu saja, jika ego sektoral kerap terjadi maka berpotensi akan semakin memperumit akibat gemuknya birokrasi.
Di mana potensi ini, jelasnya, menimbulkan deretan permasalahan. Di antaranya muncul peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih (overlapping), dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.
"Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan. Kita perlu ‘start from zero’. Coba lihat lagi penataan pendidikan Indonesia. Pemerintah harus paham dulu dasar dari masalah (pendidikan) ini,” jelasnya.
Diketahui, pada pemerintahan periode Prabowo-Gibran mendatang, jumlah nomenklatur kementerian diwacanakan akan bertambah menjadi 40. Sebelumnya, nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 34.
Disebutkan bahwa alasan dari penambahan nomenklatur kementerian adalah untuk mengakomodir beban kerja negara yang cukup besar mengingat luasnya wilayah Indonesia dan padatnya jumlah penduduk. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik.
"Saya agak menolak tentang pembengkakan (nomenklatur) kementerian ini. Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” ujar Mardani dikutip dari laman resmi DPR, Senin (13/5/2024).
Baca Juga
Legislator PKS itu mengingatkan bahwa penambahan nomenklatur kementerian termasuk yang berkaitan dengan sektor pendidikan belum tentu menjadi solusi yang cepat. Tidak hanya itu saja, jika ego sektoral kerap terjadi maka berpotensi akan semakin memperumit akibat gemuknya birokrasi.
Di mana potensi ini, jelasnya, menimbulkan deretan permasalahan. Di antaranya muncul peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih (overlapping), dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.
"Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan. Kita perlu ‘start from zero’. Coba lihat lagi penataan pendidikan Indonesia. Pemerintah harus paham dulu dasar dari masalah (pendidikan) ini,” jelasnya.
Diketahui, pada pemerintahan periode Prabowo-Gibran mendatang, jumlah nomenklatur kementerian diwacanakan akan bertambah menjadi 40. Sebelumnya, nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 34.
Disebutkan bahwa alasan dari penambahan nomenklatur kementerian adalah untuk mengakomodir beban kerja negara yang cukup besar mengingat luasnya wilayah Indonesia dan padatnya jumlah penduduk. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik.
(kri)
Explore More