Wacana Penambahan Kementerian, Ganjar: Saya Politisi, Paham Politik Akomodasi

JAKARTA - Capres nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo menilai, persepsi negatif dari publik akan lahir bila penambahan jumlah pos kementerian tetap akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya, terkait politik transaksional.

Pernyataan itu dilontarkan Ganjar saat disinggung adanya kemungkinan politik transaksional dalam merespon wacana penampabahan pos kementerian menjadi 40.

"Semua alasan sangat mungkin, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana," kata Ganjar saat ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).



Apalagi, kata Ganjar, jumlah pos kementerian telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam klausul itu, pos kementerian berjumlah sebanyak 34.

"Wong sudah ada undang-undangnya kok, mau apa lagi?" ucapnya.

Meski begitu, Ganjar memahami wacana penambahan pos kementerian itu. Sebagai politisi, ia meyakini, politik akomodasi tengah dijalani.

"Tapi saya paham karena saya politisi saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan," terang Ganjar.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman membuka wacana penambahan jumlah pos kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengatakan, Prabowo akan membentuk kabinet berisi 40 menteri.

Ia pun menilai wajar jumlah pos kementerian akan bertambah. "Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).

Sebagai anggota DPR, ia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya. Ia pun mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Permasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sampai angkat bicara soal wacana Prabowo yang akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Ia meminta semua pihak untuk menanyakan hal tersebut kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan pada presiden terpilih," kata Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Jokowi mengklaim tidak akan memberikan masukan terkait pembentukan kabinet yang berisi 40 menteri tersebut. "Oh enggak ada, enggak ada (masukan)," kata Jokowi.