Bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi, Wapres Minta Kuota Haji Indonesia Ditambah
Selasa, 30 April 2024 - 14:07 WIB
loading...
Wapres Maruf Amin bertemu Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Fawzan Muhammed Al-Rabiah, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2024). Foto/Binti Mufarida/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertemu Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Fawzan Muhammed Al-Rabiah, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2024).
Menurut keterangan Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi, pertemuan tersebut dimaksudkan guna membahas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, termasuk terkait tambahan kuota jemaah haji untuk Indonesia.
"Kedatangan Menteri Haji bertemu Wakil Presiden saya kira momen yang sangat penting karena pemerintah Indonesia secara resmi juga akan menyampaikan ucapan terima kasih terhadap kebijakan Arab Saudi, terutama dari Menteri Haji dan Umrah yang sudah memberikan kuota secara khusus yang jumlahnya mencapai 20 ribu jemaah haji tambahan, dan jumlah itu sudah diambil sebuah kebijakan oleh pemerintah Indonesia,” ungkap Masduki dalam keterangannya.
Baca juga: 7 Negara dengan Kuota Haji Terkecil
Lebih lanjut Jubir menyampaikan, Wapres selama ini berharap, Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah akan terus memberikan kuota jemaah haji tambahan untuk Indonesia secara kontinyu setiap tahun.
"Karena memang sampai saat ini Pemerintah Indonesia punya problema jumlah jemaah haji yang menunggu terlalu banyak. Sehingga dengan demikian kalau memang ada kuota tambahan terus-menerus dengan jumlah seperti yang sekarang, itu diharapkan akan memberikan beban yang ringan buat pemerintah Indonesia ke depan, 5-10 tahun ke depan akan ringan," terangnya.
Ada pun hasil yang diharapkan, kata Jubir, antrean jemaah haji Indonesia akan kembali normal seperti dahulu atau dengan masa tunggu tidak lebih dari lima tahun.
"Kalau seperti yang sekarang kan sebagaimana kita ketahui bahwa kalau sekarang mendaftar terutama di daerah-daerah tertentu seperti di daerah Sulawesi Selatan ataupun di Jawa Timur itu sampai menunggu lebih dari 20 tahun," ujarnya.
Menurut Jubir, masalah panjangnya antrean haji menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan pada wapres saat berkunjung ke daerah.
"Setiap kali wapres berkunjung ke berbagai daerah itu selalu menjadi pertanyaan, apakah kami ini bisa naik haji ataukah kami sudah wafat terlebih dahulu sebelum waktu haji itu datang," ungkapnya.
Lebih jauh selain membahas kuota, sebut Jubir, pada pertemuan ini juga akan dibahas mengenai penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Termasuk, upaya peningkatan kualitas manajemen dan pelaksanaan haji di lapangan.
"Hal yang lain tentu saja wapres akan berbicara mengenai harapan-harapan bagaimana agar pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi terus berkoordinasi dengan baik, dengan harapan bahwa manajemen haji, pelaksanaan di lapangan terutama itu lebih baik, makin efisien, dan tentu saja tidak memberatkan segala pembiayaannya, baik kepada pemerintah Indonesia ataupun kepada jemaah haji di Indonesia," urainya.
Hal tersebut penting, sambung Jubir, karena saat ini {emerintah Arab Saudi tengah gencar berusaha meningkatkan sektor pariwisatanya, termasuk wisata religi haji dan umrah, sebagai upaya mengurangi ketergantungan ekonominya pada sektor migas.
"Tapi apa pun itu adalah hal yang wajar dan bagaimana bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Indonesia. Itu adalah hal-hal yang akan menjadi pembicaraan nanti antara wapres dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi," pungkasnya.
Menurut keterangan Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi, pertemuan tersebut dimaksudkan guna membahas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, termasuk terkait tambahan kuota jemaah haji untuk Indonesia.
"Kedatangan Menteri Haji bertemu Wakil Presiden saya kira momen yang sangat penting karena pemerintah Indonesia secara resmi juga akan menyampaikan ucapan terima kasih terhadap kebijakan Arab Saudi, terutama dari Menteri Haji dan Umrah yang sudah memberikan kuota secara khusus yang jumlahnya mencapai 20 ribu jemaah haji tambahan, dan jumlah itu sudah diambil sebuah kebijakan oleh pemerintah Indonesia,” ungkap Masduki dalam keterangannya.
Baca juga: 7 Negara dengan Kuota Haji Terkecil
Lebih lanjut Jubir menyampaikan, Wapres selama ini berharap, Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah akan terus memberikan kuota jemaah haji tambahan untuk Indonesia secara kontinyu setiap tahun.
"Karena memang sampai saat ini Pemerintah Indonesia punya problema jumlah jemaah haji yang menunggu terlalu banyak. Sehingga dengan demikian kalau memang ada kuota tambahan terus-menerus dengan jumlah seperti yang sekarang, itu diharapkan akan memberikan beban yang ringan buat pemerintah Indonesia ke depan, 5-10 tahun ke depan akan ringan," terangnya.
Ada pun hasil yang diharapkan, kata Jubir, antrean jemaah haji Indonesia akan kembali normal seperti dahulu atau dengan masa tunggu tidak lebih dari lima tahun.
"Kalau seperti yang sekarang kan sebagaimana kita ketahui bahwa kalau sekarang mendaftar terutama di daerah-daerah tertentu seperti di daerah Sulawesi Selatan ataupun di Jawa Timur itu sampai menunggu lebih dari 20 tahun," ujarnya.
Menurut Jubir, masalah panjangnya antrean haji menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan pada wapres saat berkunjung ke daerah.
"Setiap kali wapres berkunjung ke berbagai daerah itu selalu menjadi pertanyaan, apakah kami ini bisa naik haji ataukah kami sudah wafat terlebih dahulu sebelum waktu haji itu datang," ungkapnya.
Lebih jauh selain membahas kuota, sebut Jubir, pada pertemuan ini juga akan dibahas mengenai penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Termasuk, upaya peningkatan kualitas manajemen dan pelaksanaan haji di lapangan.
"Hal yang lain tentu saja wapres akan berbicara mengenai harapan-harapan bagaimana agar pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi terus berkoordinasi dengan baik, dengan harapan bahwa manajemen haji, pelaksanaan di lapangan terutama itu lebih baik, makin efisien, dan tentu saja tidak memberatkan segala pembiayaannya, baik kepada pemerintah Indonesia ataupun kepada jemaah haji di Indonesia," urainya.
Hal tersebut penting, sambung Jubir, karena saat ini {emerintah Arab Saudi tengah gencar berusaha meningkatkan sektor pariwisatanya, termasuk wisata religi haji dan umrah, sebagai upaya mengurangi ketergantungan ekonominya pada sektor migas.
"Tapi apa pun itu adalah hal yang wajar dan bagaimana bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Indonesia. Itu adalah hal-hal yang akan menjadi pembicaraan nanti antara wapres dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
