OTT Pejabat Kemen PUPR, KPK: Proyek SPAM Dianggarkan Tahun 2018
Sabtu, 29 Desember 2018 - 07:43 WIB
OTT Pejabat Kemen PUPR, KPK: Proyek SPAM Dianggarkan Tahun 2018
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejumlah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) nasional di berbagai daerah jadi objek transaksi diduga suap saat dilakukan OTT terhadap 20 orang.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, sepanjang Jumat (28/12/2018) sore hingga malam pukul 23.00 WIB ada total 20 orang yang ditangkap tim KPK di Jakarta.
Para pihak berasal dari unsur pejabat dan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) termasuk di dalamnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat satuan kerja serta sejumlah unsur swasta dan pengusaha.
Secara spesifik, PPK tersebut berasal dari Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Dari OTT tersebut, tim KPK menyita uang Rp500 juta, SGD25.000 (setara lebih Rp266 juta, berdasarkan kurs BI 28 Desember 2018), dan satu kardus berisi uang dalam pecahan rupiah. Uang dalam kardus tersebut sedang dalam perhitungan.
"Dugaan transaksi atau dugaan suap terkait dengan sejumlah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dibangun di sejumlah daerah. Diduga juga terkait beberapa proyek penyediaan air minum juga untuk di daerah tanggap bencana. Proyek SPAM ini memang dianggarkan dan diproses di tahun 2018," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/12/2018) malam.
Dia tidak membantah saat disinggung objek dugaan transaksi suap di antaranya berhubungan dengan proyek SPAM di Nusa Tenggara Barat pasca gempa bumi Juli 2018 serta proyek SPAM di Sulawesi Tengah (Sulteng) pasca gempa dan tsunami September 2018. Yang bisa dipastikan Febri, informasi tersebut memang sudah dan sedang diidentifikasi serta masih dipastikan dalam pemeriksaan 20 orang yang tertangkap tangan.
"Saya sebelum bisa konfirmasi secara spesifik apakah misalnya proyek tanggap bencana itu termasuk proyek di Donggala atau Palu, tapi kami sedang mengidentifikasi hal tersebut. Karena cukup banyak proyek-proyek yang teridentifikasi saat ini yang perlu kami dalami lebih lanjut," ucapnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan data yang diperoleh KORAN SINDO, ada beberapa proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) nasional di bawah Kementerian PUPR 2018. Di antaranya proyek SPAM Semarang Barat dengan anggaran Rp417,28 miliar, proyek SPAM Kota Bandar Lampung dengan anggaran Rp1,26 triliun, proyek SPAM Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) senilai Rp41 miliar, dan proyek SPAM Umbulan Kota Pasuruan (sejak 2017-2019) dengan total anggaran Rp 2,05 triliun.
Berikutnya proyek SPAM di Nusa Tenggara Barat pasca gempa bumi Lombok dan sekitarnya pada Juli 2018. Khusus untuk proyek SPAM Lombok Barat dianggarkan Rp52 miliar dan sudah rampung Oktober 2018. Kemudian proyek SPAM Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) Sulawesi Tengah, yang sebelumnya hancur 90 persen akibat gempa dan tsunami pada 28 September 2018.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, sepanjang Jumat (28/12/2018) sore hingga malam pukul 23.00 WIB ada total 20 orang yang ditangkap tim KPK di Jakarta.
Para pihak berasal dari unsur pejabat dan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) termasuk di dalamnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat satuan kerja serta sejumlah unsur swasta dan pengusaha.
Secara spesifik, PPK tersebut berasal dari Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Dari OTT tersebut, tim KPK menyita uang Rp500 juta, SGD25.000 (setara lebih Rp266 juta, berdasarkan kurs BI 28 Desember 2018), dan satu kardus berisi uang dalam pecahan rupiah. Uang dalam kardus tersebut sedang dalam perhitungan.
"Dugaan transaksi atau dugaan suap terkait dengan sejumlah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dibangun di sejumlah daerah. Diduga juga terkait beberapa proyek penyediaan air minum juga untuk di daerah tanggap bencana. Proyek SPAM ini memang dianggarkan dan diproses di tahun 2018," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/12/2018) malam.
Dia tidak membantah saat disinggung objek dugaan transaksi suap di antaranya berhubungan dengan proyek SPAM di Nusa Tenggara Barat pasca gempa bumi Juli 2018 serta proyek SPAM di Sulawesi Tengah (Sulteng) pasca gempa dan tsunami September 2018. Yang bisa dipastikan Febri, informasi tersebut memang sudah dan sedang diidentifikasi serta masih dipastikan dalam pemeriksaan 20 orang yang tertangkap tangan.
"Saya sebelum bisa konfirmasi secara spesifik apakah misalnya proyek tanggap bencana itu termasuk proyek di Donggala atau Palu, tapi kami sedang mengidentifikasi hal tersebut. Karena cukup banyak proyek-proyek yang teridentifikasi saat ini yang perlu kami dalami lebih lanjut," ucapnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan data yang diperoleh KORAN SINDO, ada beberapa proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) nasional di bawah Kementerian PUPR 2018. Di antaranya proyek SPAM Semarang Barat dengan anggaran Rp417,28 miliar, proyek SPAM Kota Bandar Lampung dengan anggaran Rp1,26 triliun, proyek SPAM Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) senilai Rp41 miliar, dan proyek SPAM Umbulan Kota Pasuruan (sejak 2017-2019) dengan total anggaran Rp 2,05 triliun.
Berikutnya proyek SPAM di Nusa Tenggara Barat pasca gempa bumi Lombok dan sekitarnya pada Juli 2018. Khusus untuk proyek SPAM Lombok Barat dianggarkan Rp52 miliar dan sudah rampung Oktober 2018. Kemudian proyek SPAM Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) Sulawesi Tengah, yang sebelumnya hancur 90 persen akibat gempa dan tsunami pada 28 September 2018.
(maf)
