Singgung Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan Pemilu 2024 Terjadi Lagi di Pilkada
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024). FOTO/MPI/Aldi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) mengkhawatirkan berbagai praktik kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terulang kembali pada Pemilu ke depan. Untuk diketahui, Indonesia akan menggelar Pilkada serentak pada November 2024.
Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilkada 2024. Dalam forum tersebut, Hasto juga turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang telah diputus hari ini.
"PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktik kecurangan Pemilu 2024 secara TSM, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Jika merujuk pada putusan MK, Hasto menduga berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024 yang dibiarkan, akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya. Menurut Hasto, PDIP menilai para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan.
"Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya Othoritarian Democracy melalui penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.
Kendati demikian, PDIP mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran. "Untuk pertama kalinya sengketa pilpres di MK ada tiga hakim MK yang memberikan suatu penilaian kritis, dissenting opinion terhadap pelaksanaan pilpres," katanya.
Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilkada 2024. Dalam forum tersebut, Hasto juga turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang telah diputus hari ini.
"PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktik kecurangan Pemilu 2024 secara TSM, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Jika merujuk pada putusan MK, Hasto menduga berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024 yang dibiarkan, akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya. Menurut Hasto, PDIP menilai para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan.
"Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya Othoritarian Democracy melalui penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.
Kendati demikian, PDIP mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran. "Untuk pertama kalinya sengketa pilpres di MK ada tiga hakim MK yang memberikan suatu penilaian kritis, dissenting opinion terhadap pelaksanaan pilpres," katanya.
Lihat Juga :
(abd)
