LP3ES: Pembangunan Infrastruktur Jokowi Banyak Langgar HAM dan Tak Perhatikan Lingkungan
Minggu, 21 April 2024 - 20:32 WIB
loading...
Pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun hanya berorientasi pada aspek ekonomi sehingga mengenyampingkan masalah HAM dan aspek lingkungan. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun hanya berorientasi pada aspek ekonomi sehingga mengenyampingkan masalah HAM dan aspek lingkungan.
Menurut Direktur Pusat Hukum, HAM, dan Gender LP3ES Hadi Rahmat Purnama, semestinya pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya menilik dari aspek ekonomi saja melainkan melihat lebih dekat dampak pembangunan terhadap masyarakat yang tanahnya menjadi tempat pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Masih Banyak Jalan Rusak, Kabupaten Bekasi Tambah Anggaran Infrastruktur
"Developmentalism yang dilakukan Jokowi saat ini yang diarahkan untuk kepentingan ekonomi harus selalu kita kritisi," ujar Hadi dalam diskusi publik secara virtual, Minggu (21/4/2024).
Isu HAM kerap terdampak dalam sebuah pembangunan yang berorientasi pada aspek ekonomi. Belum lagi aspek lingkungan yang juga kerap diabaikan untuk mempercepat proses perizinan sebelum dilakukannya kegiatan konstruksi.
"Bagaimana kaitannya dengan HAM akan menjadi permasalahan besar dalam pembangunan ekonomi karena mengenyampingkan banyak hal, terutama yang dikesampingkan adalah hak masyarakat setempat," kata Hadi.
Dia menuturkan aspek HAM dan isu lingkungan yang kerap dilanggar dalam mengakselerasi pembangunan itu celakanya difasilitasi undang-undang seperti lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) beserta aturan-aturan turunannya yang mendukung pembangunan infrastruktur.
Menurut Direktur Pusat Hukum, HAM, dan Gender LP3ES Hadi Rahmat Purnama, semestinya pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya menilik dari aspek ekonomi saja melainkan melihat lebih dekat dampak pembangunan terhadap masyarakat yang tanahnya menjadi tempat pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Masih Banyak Jalan Rusak, Kabupaten Bekasi Tambah Anggaran Infrastruktur
"Developmentalism yang dilakukan Jokowi saat ini yang diarahkan untuk kepentingan ekonomi harus selalu kita kritisi," ujar Hadi dalam diskusi publik secara virtual, Minggu (21/4/2024).
Isu HAM kerap terdampak dalam sebuah pembangunan yang berorientasi pada aspek ekonomi. Belum lagi aspek lingkungan yang juga kerap diabaikan untuk mempercepat proses perizinan sebelum dilakukannya kegiatan konstruksi.
"Bagaimana kaitannya dengan HAM akan menjadi permasalahan besar dalam pembangunan ekonomi karena mengenyampingkan banyak hal, terutama yang dikesampingkan adalah hak masyarakat setempat," kata Hadi.
Dia menuturkan aspek HAM dan isu lingkungan yang kerap dilanggar dalam mengakselerasi pembangunan itu celakanya difasilitasi undang-undang seperti lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) beserta aturan-aturan turunannya yang mendukung pembangunan infrastruktur.
Lihat Juga :
