Bansos Meningkat, Jokowi Ingin Pengentasan Kemiskinan Lebih Cepat

JAKARTA - Kepastian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan insentif kepada keluarga tidak mampu menjadi kunci utama program peningkatan kesejahteraan Pemerintah di tahun keempat.

Program yang dilakukan adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Data dari Kementerian Sosial, penerima PKH meningkat dari 3,51 juta kepala penerima manfaat (KPM) di 2015 menjadi 9.877 juta KPM di 2018.

Berdasarkan data BPS, untuk pertama kalinya angka kemiskinan menurun hingga mencapai level satu digit. Pada Maret 2018 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,82%.
Upaya pemerintah dalam menurunkan angkat kemiskinan diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Pembukaan Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Meskipun angka kemiskinan sudah turun dari 11,2% pada tahun 2014 menjadi 9,8% tahun 2018 ini, Jokowi menilai angka tersebut masih tinggi, dan perlu tenaga ekstra untuk membuatnya lebih turun lagi.

“Untuk menurunkan angka kemiskinan kalau sudah 1 digit memang merupakan butuh tenaga ekstra karena ini semakin sulit untuk menjadi hilang, yang kita harapkan itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan (PKH), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018) seperti dikutip dari setkab.go.id.

Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah tidak hanya memerhatikan urusan fisik, seperti infrastruktur tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satunya melalui Program Keluarga harapan (PKH) yang merupakan wujud dari keberpihakan negara pada rakyatnya.

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, pemerintah terus meningkatkan anggaran-anggaran untuk bantuan sosial.

Misalnya, kata dia, PKH yang pada tahun 2018 anggarannya Rp19 triliun. Tahun depan naik menjadi Rp34 triliun. Dengan sasaran juga naik, dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Sosial (Mensos) agar bisa menyekolahkan tenaga pendampingi Program Keluarga Harapan (PKH) ke luar negeri.

“Saya titip pada Pak Menteri kita ke depan akan melakukan pembangunan besar-besaran di sumber daya manusia (SDM), saya juga minta diseleksi di pendamping PKH ini ada yang kita kirim ke luar negeri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Jambore Sumber Daya PKH, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018) seperti ditulis setkab.go.id.

Dua mengatakan, tenaga pendampingi yang dikirim ke luar negeri itu bisa melanjutkan sekolah, bisa training, bisa melihat dan membandingkannya negara lain.