Cegah Dampak Geopolitik, Legislator Nilai Program Makan Siang Gratis Perlu Dipercepat

JAKARTA - Legislator Muhammad Farhan berpendapat bahwa realisasi program makan siang gratis perlu dipercepat. Program tersebut diharapkannya bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, ada dua sektor ekonomi yang bakal terdampak langsung akibat ketegangan di Timur Tengah, yakni impor minyak dari Timur Tengah dan Afrika, serta ekspor komoditas Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika.

“Jadi sektor yang pasti terpengaruh harga minyak akan naik dan ekspor ke area Timur Tengah dan Afrika akan terganggu. Akibatnya, rupiah akan tertekan dan subsidi BBM akan tinggi. Sulitnya impor bahan baku turunan petrokimia dari Timur Tengah juga akan membuat naiknya biaya produksi industri di Indonesia,” ujar Farhan, Jumat (19/4/2024).



Untuk mengatasi masalah di dalam negeri, menurut Farhan, pemerintah perlu menggenjot produksi batu bara, lifting minyak, dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan BBM. “Agar mengurangi disparitas impor BBM,” ujar Farhan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, lanjut dia, mau tidak mau harus mengetatkan konsumsi BBM dengan cara mengurangi biaya perjalanan ke luar kota dan mengutamakan pembayaran cicilan kredit. Dengan demikian, bakal membantu menjaga stabilitas sektor keuangan, walau akan memukul sektor pariwisata domestik.

Dia pun mendorong pemerintah agar menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar daya beli dan konsumsi masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga. “Percepatan realisasi makan siang gratis karena akan menghemat biaya harian rumah tangga miskin. Pastikan Bulog bisa menyerap hasil panen beras dan jagung petani, pada saat bersamaan memastikan impor stok beras, gandum, dan kedelai terjaga sesuai kebutuhan,” pungkasnya.

Pada Selasa, 16 April 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas bersama para menteri untuk membahas dampak serangan Iran ke Israel. Usai rapat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Indonesia terus mendorong de-eskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat konflik di Timur Tengah.

Retno sudah melakukan komunikasi intensif dengan para pemimpin dunia. "Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung yang kita minta adalah menahan diri dan de-eskalasi," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan bahwa pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi global tetap fokus pada kebijakan yang mendukung sektor riil dan menstabilkan nilai tukar untuk mengurangi dampak terhadap impor.