Dukung Program Kartu Prakerja, Hetifah Beri Sejumlah Catatan Ini

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mendukung program Kartu Prakerja dan meyakini manfaatnya. Hanya saja, dia memberikan sejumlah catatan yakni soal akurasi data penerima yang berhak dan perlu adanya evaluasi di setiap gelombang.

"Tujuan program ini sangat baik, yaitu untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang belum bekerja. Namun, dengan adanya Covid-19, ada beberapa aspek yang disesuaikan sehingga menjadi semi-bansos," kata Hetifah dalam keterangan persnya, Jumat (1/5/2020).

Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Hetifah melanjutkan, terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19. Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di-PHK sebanyak 241.431 pekerja. Adapun dari sektor informal tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Untuk itu ia berharap, mereka dapat diprioritaskan untuk mendapatkan Kartu Prakerja.

"Kita patut mendukung program ini. Namun dengan catatan, akurasi pendataan harus ditingkatkan. Sistem harus dapat mendeteksi siapa yang patut diprioritaskan dengan kriteria yang jelas, tidak secara random atau acak," pintanya. ( ).

Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga meminta agar pelaksanaan program ini dapat terus dimodifikasi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Caranya, dengan terus dilakukan evaluasi di setiap gelombang penerimaan peserta sehingga, ada peningkatan kualitas dari program ini.

"Kemarin dikatakan oleh direktur pelaksana bahwa akan dibuka hingga 30 gelombang hingga akhir November. Ini baik sekali dan saya harap dapat mengakomodasi semua yang membutuhkan. Evaluasi dari setiap gelombang harus dipertimbangkan sebagai masukan untuk gelombang berikutnya, sehingga terus ada peningkatan kualitas dan efektivitas program."

Selain itu, Hetifah mengaku mendapat banyak masukan mengenai bentuk bantuan yang diharapkan oleh pelaku parekraf, termasuk mengenai Kartu Prakerja. "Masukan-masukan ini telah menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang program, hingga pelaku parekraf menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR ini. ( ).

"Saya harap dalam beberapa bulan ke depan terus ada proses dialog yang intensif antara masyarakat dan pemerintah terkait program ini, sehingga Kartu Prakerja ini berjalan secara partisipatif dan dinamis, sesuai kebutuhan lapangan," pungkasnya.