Tantangan Masa Depan Kebudayaan Indonesia, Guru Besar UIN: Peran Kelembagaan Jadi Kunci

“Mungkin kita sudah melakukannya di Ditjen Kebudayaan, tapi saya kira secara kelembagaan belum cukup, terutama kalau melihat amanat konstitusi yang memisahkan secara tersendiri kata kebudayaan itu di antara diksi-diksi lain. Misalnya diksi agama, diksi sosial, diksi olahraga, seharusnya sudah jadi kementerian tersendiri. Kebudayaan dalam konstitusi kita juga sebetulnya disebut secara mandiri, tetapi sudah 78 tahun kita merdeka sampai sekarang kita belum punya Kementerian Kebudayaan tersendiri,” ungkap Oman.

Kementerian Kebudayaan akan menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya budayawan, tetapi juga agamawan, seniman, dan akademisi untuk mengaktualisasikan substansi kebudayaan secara menyeluruh.

Ini akan menciptakan ruang bagi pengembangan budaya sebagai identitas nasional yang kuat dan berkelanjutan tidak hanya dari segi pendidikan atau pariwisata.

Berbicara mengenai sosok yang pas dalam memimpin Kementerian Kebudayaan, diperlukannya pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang lanskap kebudayaan global.

“Secara umum, yang bisa mengelola Kementerian Kebudayaan adalah yang secara konstitusional memahami betul pentingnya kebudayaan dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian, dia juga harus paham betul modal secara sosiokultural kebudayaan kita yang amat sangat luas,” ujar Oman.

Dia menekankan pemimpin yang dipilih harus mampu memahami kompleksitas kebudayaan Indonesia dan memiliki visi jelas dalam mengelola dan memajukan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.