Di Hadapan Hakim MK, Airlangga: Program Perlindungan Sosial Dilakukan Transparan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Program Perlindungan Sosial yang dilakukan pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hal ini disampaikan Airlangga dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Diketahui, Airlangga dan tiga menteri lainnya dipanggil untuk memberikan penjelasan soal adanya tudingan Program Bansos jelang pencoblosan yang disebut berkontribusi besar dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.



Airlangga menjelaskan, Program Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan.

"Oleh karena itu, Program Perlindungan Sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler, untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi," kata Airlangga.



Airlangga menjelaskan, mengapa pemerintah mengeluarkan bansos tersebut karena telah mencermati bahwa 2023-2024 risiko dari pada El Nino sangat dirasakan. Dampak El Nino ini mengakibatkan kenaikan harga pangan dan berimbas dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan.

"Bahwa penetapan program pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," ujarnya.