Di Sidang MK, Romo Magnis: Jokowi Gunakan Kekuasaan untuk Menguntungkan Keluarganya
Selasa, 02 April 2024 - 13:15 WIB
loading...
Guru Besar Filsafat dan Etika Franz Magnis Suseno SJ atau Romo Magnis menilai, Presiden Jokowi memakai kekuasaan untuk menguntungkan keluarganya. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Filsafat dan Etika Franz Magnis Suseno SJ atau Romo Magnis menilai, aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan sosial (bansos) dalam rangka mengampanyekan salah satu satu paslon peserta Pilpres 2024 melanggar etika.
Hal itu disampaikan Romo Magnis dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024).
"Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab Kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya," kata Romo Magnis.
Baca juga: Panglima TNI Mutasi 215 Perwira Tinggi: Kadispenau, Dirjen Pothan, hingga Dansesko
Romo Magnis menilai, aksi tersebut menyerupai tindakan seorang karyawan toko, yang diam-diam mengambil uang tunai di kasir. Selain itu, pembagian bansos itu juga menandai Presiden telah kehilangan wawasan etika dasar atas jabatan, yang diemban. Bahwa kekuasaan yang dimiliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan untuk seluruh masyarakat.
Romo Magnis menuturkan, pendaftaran putra sulung Presiden Jokowi, Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dianggap pelanggaran etika berat, karena pendaftarannya didasarkan pada putusan yang dalam prosesnya terjadi pelanggaran etika.
Baca juga: Ahli Soroti Berita Acara Pendaftaran Prabowo-Gibran yang Ditetapkan 3 Hari Kemudian
“Mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika berat merupakan pelanggaran berat etika sendiri,” tegas Romo.
Selain itu, Romo Magnis mengatakan, aksi Presiden yang menggunakan kedudukan dan kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada Aparatur Sipil Negera (ASN), TNI, Polri, dan aparat lain untuk mendukung salah satu paslon, serta menggunakan kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada salah satu paslon adalah termasuk pelanggaran etika berat.
Begitu pun saat presiden memakai kekuasaan yang diberikan oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya atau yang dikenal dengan nepotisme. “Itu amat memalukan, karena membuktikan dia tidak mempunyai wawasan seorang presiden ‘hidupku seratus persen demi rakyatku’ melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya,” katanya.
Hal itu disampaikan Romo Magnis dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024).
"Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab Kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya," kata Romo Magnis.
Baca juga: Panglima TNI Mutasi 215 Perwira Tinggi: Kadispenau, Dirjen Pothan, hingga Dansesko
Romo Magnis menilai, aksi tersebut menyerupai tindakan seorang karyawan toko, yang diam-diam mengambil uang tunai di kasir. Selain itu, pembagian bansos itu juga menandai Presiden telah kehilangan wawasan etika dasar atas jabatan, yang diemban. Bahwa kekuasaan yang dimiliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan untuk seluruh masyarakat.
Romo Magnis menuturkan, pendaftaran putra sulung Presiden Jokowi, Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dianggap pelanggaran etika berat, karena pendaftarannya didasarkan pada putusan yang dalam prosesnya terjadi pelanggaran etika.
Baca juga: Ahli Soroti Berita Acara Pendaftaran Prabowo-Gibran yang Ditetapkan 3 Hari Kemudian
“Mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika berat merupakan pelanggaran berat etika sendiri,” tegas Romo.
Selain itu, Romo Magnis mengatakan, aksi Presiden yang menggunakan kedudukan dan kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada Aparatur Sipil Negera (ASN), TNI, Polri, dan aparat lain untuk mendukung salah satu paslon, serta menggunakan kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada salah satu paslon adalah termasuk pelanggaran etika berat.
Begitu pun saat presiden memakai kekuasaan yang diberikan oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya atau yang dikenal dengan nepotisme. “Itu amat memalukan, karena membuktikan dia tidak mempunyai wawasan seorang presiden ‘hidupku seratus persen demi rakyatku’ melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
