BPIP Sambangi Kampus dan Petakan Masalah Pemilu 2024
loading...
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar diskusi dalam rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar diskusi dalam rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi. Diskusi yang diadakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024) tersebut bertujuan memetakan masalah Pemilu 2024 untuk selanjutnya menjadi bahan kajian dan tindak lanjut berupa rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti mengatakan bahwa situasi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 yang sempat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan hingga ada sebutan cebong dan kampret. “Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi pada saat ini,” ujar Adhianti dalam sambutannya di acara diskusi yang diikuti ratusan mahasiswa FISIP Undip tersebut.
Adhianti mendorong agar para mahasiswa selalu berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang atas setiap permasalahan yang terjadi. Menurut dia, peran civitas akademika sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar tetap senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan tindakan.
“Kampus merupakan tempat yang bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal-hal seperti inilah yang akan adik-adik hadapi, dan adik-adik selesaikan di masa mendatang,” ungkapnya dalam diskusi yang dimoderatori Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi dan berlangsung dialektis ini.
Dia pun berpesan agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan yang mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap kebijakan. “Tugas adik-adik bukan (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati posisi tinggi yang ada di pemerintahan. Ubah kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani,” pungkasnya.
Sementara itu, Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono mengatakan bahwa Pancasila sejatinya harus hidup dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam gelaran pemilu. “Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka di dalam Pancasila ada kerakyatan. Menjadi pemimpin itu harus kerakyatan,” ujarnya dalam kesempatan sama.
Teguh pun memberikan contoh sikap dan sifat yang patut dijadikan teladan dari para pemimpin bangsa Indonesia terdahulu. “Pancasila digali dari praktik-praktik kehidupan bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang memiliki karakter berani, jujur, adil, dan peduli,” tuturnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menjelaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan masyarakat perlu dibangun kembali pascapemilu 2024. “Terkait pembelokan Pancasila, Bawaslu sudah punya program post election berupa pemberdayaan masyarakat untuk mengembalikan lagi semangat persatuan dan kesatuan berupa pendidikan politik ke masyarakat. Kami turun, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan civic education,” imbuhnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menanggapi masalah yang terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Handi tak menampik masih terdapat kekeliruan dalam sistem tersebut.
Namun, menurut dia, sistem tersebut sangat membantu dalam penghitungan suara bahkan dalam menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam penghitungan. “Kalau sekarang lihat di Sirekap itu memang banyak sekali keliru. Ya biarkan saja keliru. Bawaslu banyak sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu dan transparan,” ungkapnya.
Handi mengaku pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk UU Pemilu beserta turunannya. “Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang baik itu tidak semua dimaknai dengan baik”, ucapnya.
Handi mengklaim bahwa Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah lebih kondusif dibanding Pemilu 2019. “Pendaftaran gugatan di MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoaks di lini massa tidak seperti di 2019 yang sebegitu masifnya,” pungkasnya.
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti mengatakan bahwa situasi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 yang sempat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan hingga ada sebutan cebong dan kampret. “Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi pada saat ini,” ujar Adhianti dalam sambutannya di acara diskusi yang diikuti ratusan mahasiswa FISIP Undip tersebut.
Adhianti mendorong agar para mahasiswa selalu berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang atas setiap permasalahan yang terjadi. Menurut dia, peran civitas akademika sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar tetap senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan tindakan.
“Kampus merupakan tempat yang bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal-hal seperti inilah yang akan adik-adik hadapi, dan adik-adik selesaikan di masa mendatang,” ungkapnya dalam diskusi yang dimoderatori Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi dan berlangsung dialektis ini.
Dia pun berpesan agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan yang mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap kebijakan. “Tugas adik-adik bukan (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati posisi tinggi yang ada di pemerintahan. Ubah kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani,” pungkasnya.
Sementara itu, Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono mengatakan bahwa Pancasila sejatinya harus hidup dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam gelaran pemilu. “Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka di dalam Pancasila ada kerakyatan. Menjadi pemimpin itu harus kerakyatan,” ujarnya dalam kesempatan sama.
Teguh pun memberikan contoh sikap dan sifat yang patut dijadikan teladan dari para pemimpin bangsa Indonesia terdahulu. “Pancasila digali dari praktik-praktik kehidupan bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang memiliki karakter berani, jujur, adil, dan peduli,” tuturnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menjelaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan masyarakat perlu dibangun kembali pascapemilu 2024. “Terkait pembelokan Pancasila, Bawaslu sudah punya program post election berupa pemberdayaan masyarakat untuk mengembalikan lagi semangat persatuan dan kesatuan berupa pendidikan politik ke masyarakat. Kami turun, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan civic education,” imbuhnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menanggapi masalah yang terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Handi tak menampik masih terdapat kekeliruan dalam sistem tersebut.
Namun, menurut dia, sistem tersebut sangat membantu dalam penghitungan suara bahkan dalam menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam penghitungan. “Kalau sekarang lihat di Sirekap itu memang banyak sekali keliru. Ya biarkan saja keliru. Bawaslu banyak sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu dan transparan,” ungkapnya.
Handi mengaku pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk UU Pemilu beserta turunannya. “Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang baik itu tidak semua dimaknai dengan baik”, ucapnya.
Handi mengklaim bahwa Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah lebih kondusif dibanding Pemilu 2019. “Pendaftaran gugatan di MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoaks di lini massa tidak seperti di 2019 yang sebegitu masifnya,” pungkasnya.
(rca)
Explore More