3 Bos Pungli Rutan Tak Hadir Karena Sakit, Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan
loading...
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bersiap membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar (pungli) di rutan KPK, Rabu (27/3/2024). FOTO/MPI/NUR KHABIBI
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( Dewas KPK ) tetap membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar ( pungli ) di rutan KPK. Ketiganya tidak hadir dalam sidang karena sakit.
Majelis Hakim sekaligus Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, pihaknya mendapatkan surat keterangan sakit dari klinik di Polda Metro Jaya yang menyebutkan ketiganya tidak bisa hadir lantaran sakit.
"Hari ini kami akan membacakan terhadap persidangan etik dan terperiksanya adalah Ristanta. Namun demikian, kami telah menerima surat dari keterangan dokter, keterangan dokter klinik Pratama Polda Metro Jaya, di mana yang bersangkutan dinyatakan sakit," kata Tumpak di ruang sidang etik, Rabu (27/3/2024).
"Ada surat keterangannya di sini untuk ketiga orang, 1 namanya Ristanta, 1 namanya Sopyan Hadi, 1 namanya Achmad Fauzi," katanya.
Tumpak mengatakan, sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Dewas KPK, di Pasal 11 Ayat 5, dinyatakan dalam hal terperiksa tidak hadir karena alasan yang sah, majelis dapat menentukan hari lain atau menetapkan hal lain terkait pelaksanaan sidang.
"Oleh karena itu, majelis telah bermusyawarah bahwa persidangan ini akan terus dilanjutkan tanpa hadirnya terperiksa, mengingat ketentuan ini menyebut majelis dapat mengambil hal-hal lain terkait pelaksanaan sidang," ujarnya.
Tumpak menegaskan, berdasarkan prinsip yang ada di persidangan sesuai dengan Dewas KPK persidangan digelar secara cepat, sederhana dan biaya murah. "Dan prinsip yang ada di persidangan sesuai dengan Dewan Pengawas itu adalah dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya murah," katanya.
Sebagai informasi, KPK menahan 15 tersangka kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan KPK. Penahanan tersebut dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan dalam kapasitas mereka sebagai tersangka.
Majelis Hakim sekaligus Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, pihaknya mendapatkan surat keterangan sakit dari klinik di Polda Metro Jaya yang menyebutkan ketiganya tidak bisa hadir lantaran sakit.
"Hari ini kami akan membacakan terhadap persidangan etik dan terperiksanya adalah Ristanta. Namun demikian, kami telah menerima surat dari keterangan dokter, keterangan dokter klinik Pratama Polda Metro Jaya, di mana yang bersangkutan dinyatakan sakit," kata Tumpak di ruang sidang etik, Rabu (27/3/2024).
"Ada surat keterangannya di sini untuk ketiga orang, 1 namanya Ristanta, 1 namanya Sopyan Hadi, 1 namanya Achmad Fauzi," katanya.
Tumpak mengatakan, sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Dewas KPK, di Pasal 11 Ayat 5, dinyatakan dalam hal terperiksa tidak hadir karena alasan yang sah, majelis dapat menentukan hari lain atau menetapkan hal lain terkait pelaksanaan sidang.
"Oleh karena itu, majelis telah bermusyawarah bahwa persidangan ini akan terus dilanjutkan tanpa hadirnya terperiksa, mengingat ketentuan ini menyebut majelis dapat mengambil hal-hal lain terkait pelaksanaan sidang," ujarnya.
Tumpak menegaskan, berdasarkan prinsip yang ada di persidangan sesuai dengan Dewas KPK persidangan digelar secara cepat, sederhana dan biaya murah. "Dan prinsip yang ada di persidangan sesuai dengan Dewan Pengawas itu adalah dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya murah," katanya.
Sebagai informasi, KPK menahan 15 tersangka kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan KPK. Penahanan tersebut dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan dalam kapasitas mereka sebagai tersangka.
Explore More