Usut Korupsi Gubernur Maluku Nonaktif Abdul Gani, KPK Buka Peluang Terapkan TPPU
loading...
KPK berpeluang terapkan TPPU terhadap perkara dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku nonaktif Abdul Gani Kasuba. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut perkara dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku nonaktif Abdul Gani Kasuba. Kini, KPK membuka peluang untuk mengusut perkara tersebut ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Betul, kami upayakan pada peluang penerapan TPPU," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).
Ali menjelaskan, pendalaman soal ada atau tidaknya TPPU pada korupsi Abdul Gani Kasuba itu dilakukan demi melengkapi kasus korupsinya. "Untuk memaksimalkan pemulihan dugaan hasil kejahatan korupsinya," jelas dia.
Sebagai informasi, dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk Abdul Gani. Penetapan tersangka itu merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 18 Desember lalu.
Selain Abdul Gani, enam orang yang ditetapkan tersangka adalah Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Permukiman, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala BPPBJ, Ramadhan Ibrahim (RI) selaku Ajudan, serta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW) selaku pihak swasta.
"Betul, kami upayakan pada peluang penerapan TPPU," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).
Ali menjelaskan, pendalaman soal ada atau tidaknya TPPU pada korupsi Abdul Gani Kasuba itu dilakukan demi melengkapi kasus korupsinya. "Untuk memaksimalkan pemulihan dugaan hasil kejahatan korupsinya," jelas dia.
Sebagai informasi, dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka termasuk Abdul Gani. Penetapan tersangka itu merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 18 Desember lalu.
Selain Abdul Gani, enam orang yang ditetapkan tersangka adalah Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Permukiman, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala BPPBJ, Ramadhan Ibrahim (RI) selaku Ajudan, serta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW) selaku pihak swasta.
(cip)
Explore More