Diplomat RI Harus Mampu Jelaskan Soal Penanganan Terorisme

JAKARTA - Para diplomat yang merupakan representasi Pemerintah Indonesia di luar negeri dinilai harus benar-bener mengerti tentang peta geopolitik bangsa Indonesia .

Kemampuan itu harus benar-benar dimiliki agar para diplomat mampu menjelaskan dan memperkuat posisi Indonesia ketika menghadapi suatu permasalahan, termasuk mengenai penanganan atau penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat melakukan pemaparan di hadapan para dipolmat senior yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan ke-60 tahun 2018, Kamis 18 Oktober 2018.

Para peserta Sesparlu ini diproyeksikan untuk menduduki berbagai jabatan pimnpinan tinggi di Kemlu di masa mendatang.

“Mereka-mereka ini sebagai duta-duta Indonesia untuk menjadi menjadi mediator kita dengan dunia. Mereka ini tentunya dipersiapkan untuk menempati pos-pos berikutnya. Apalagi yang mengerti diplomasi Republik Indonesia dengan dunia ini, yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Oleh sebab itu harus punya frame yang cocok, yang pas tentang Indonesia,” tutur Suhardi.
Dia menjelaskan BNPT merasa berkepentingan untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun isu yang berkaitan dengan terorisme aktual yang nantinya bisa menjadi bahan buat para peserta Sesparlu.Menurut dia, hal tersebut agar para peserta Sesparlu nantinya bisa menjadi mediator atau fasilitator terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait masalah penanggulangan terorisme. Para peserta itu nantinya akan menjadi kepanjangan tangan Indonesia di luar negeri.
“Nah tadi kita sampaikan bagaimana globalisasi yang berkaitan dengan semua masalah yang ada termasuk masalah terorisme, kita (BNPT-red) juga menangani akar masalah terorisme dan juga bagaimana kita juga melaksanakan implementasi keseimbangan antara hard power approach dan soft power approach,” kata mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini .

Dia berharap apa yang disampaikannya bisa dielaborasi oleh para peserta Sesparlu saat ditugaskan di luar negeri. Dengan pemahaman cukup dan bisa menjadi satu pola bagaimana Indonesia selama ini menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan terorisme.“Yang paling penting kita juga akan menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan tentunya tugas ini akan menjadi tugas yang sangat utama kita dalam diplomasi. Salah satu isu yang dibahas seperti bagaimana Ibu Menteri Luar Negeri sampaikan bahwa isu yang akan kita temukan adalah masalah terorisme. Untuk itu para peserta ini kita bekali,” tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.Dia menegaskan BNPT akan berkolaborasi sebaik mungkin dengan Kemlu untuk memberikan masukan-masukan mengenai langkah-langkah BNPT yang terbaik dalam upaya ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta kedamaian dunia.
Menurut Suhardi, apa yang dilakukan para peserta Sesparlu ada korelasinya sinergitas yang dilakukan Kemlu dengan BNPT.

“Korelasinya sudah pasti. Kenapa? Karena mereka ini adalah corong kita di luar negeri. Mereka adalah teman-teman kita yang menjadi representasi Republik Indonesia ke luar negeri. Kita berkepentingan untuk menyampaikan pesan apa pun yang berkaitan dengan masalah di Indonesia, khususnya masalah terorisme, termasuk bagaimana kebijakan strategi kepada dunia luar melalui mereka mereka ini,” tutur mantan Kepala Divisi Humas Polri ini mengakhiri.

Deputi Direktur Sespalu Pusdiklat Kemlu, Yusuf Arifin yang ikut mendamping Kepala BNPT menjelaskan Kemlu sengaja mengundang Kepala BNPT karena masalah terorisme sangat diperlukan dan penting untuk menjadi bahan yang disampaikan kepada para peserta Sesparlu, termasuk apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani terorisme.

“Sehingga teman-teman peserta yang merupakan diplomat-diplomat senior ini memperoleh informasi terkini dan pada saatnya nanti ketika di perwakilan atau bertugas di mana pun di dunia mereka bisa menyampaikan dengan tepat apa yang telah dilakukan oleh Indonesia,” kata Yusuf.

Diklat Sesparlu gelombang ke III tahun 2018 mengambil tema Networking Diplomacy Enhancing Leadership and Outreaching Stakeholders. Diklat diikuti sebanyak 19 orang terdiri atas 13 pria dan enam wanita.

Para peserta terdiri atas diplomat senior yang telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 15 tahun dan telah ditempatkan setidaknya di dua perwakilan RI di luar negeri.