Guru Besar UGM Sesalkan Petisi Bulaksumur Tak Didengar Jokowi
Sabtu, 16 Maret 2024 - 12:52 WIB
loading...
Guru besar Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Koentjoro merasa Petisi Bulaksumur tidak didengar oleh Presiden Jokowi. Foto/MPI/riana rizkia
A
A
A
JAKARTA - Guru besar Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Koentjoro merasa Petisi Bulaksumur yang dibacakan pada Rabu, 31 Januari 2024 tidak pernah didengar Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Koentjoro pun mengaku tersinggung ketika petisi yang berisi kritik terhadap Presiden Jokowi hanya dianggap sebagai hak demokrasi. Padahal petisi itu dibuat karena para sivitas akademika merasa bahwa Jokowi telah melakukan tindakan penyimpangan terhadap proses demokrasi.
"Tetapi yang terjadi adalah Pak Jokowi hanya menganggap yang kita lakukan itu adalah hak demokrasi dan tidak pernah didengarkan apa isi yang kami mau," kata Koentjoro dalam Diskusi Sing Waras Sing Menang bertajuk 'Para Pendekar Turun Gunung' secara virtual, Sabtu (16/3/2024).
Baca juga: Petisi Bulaksumur Guru-guru Besar UGM Beri Peringatan untuk Jokowi
"Jujur Kami sangat tersinggung ketika dikatakan ini hak demokrasi, kenapa? Kita ini kan guru besar, pemikir bangsa, kita berikan masukan, tapi tidak didengarkan," sambungnya.
Koentjoro menjelaskan, sudah sepatutnya para guru besar bergerak ketika melihat ada sesuatu yang melenceng. Sehingga kritik yang disampaikan tidak bisa dianggap sebagai angin lalu.
Baca juga: Respons Kaesang terkait Petisi UGM dan UII untuk Jokowi
"Tugas kami itu sebagai guru besar, dosen, tugas kami adalah banteng etika, kita itu pemikir negara dan bangsa. Karena itu kita berikan masukan lagi yang kedua, dan kita enggak jemu-jemu untuk itu," ucapnya.
Para sivitas akademika, kata Koentjoro, tidak akan berhenti menyampaikan kritik dan sikapnya. Bukan hanya untuk kelompok yang dianggap menyimpang dari demokrasi, tapi juga untuk mengedukasi masyarakat.
"Maka gerakan mahasiswa dan guru besar yang di kampus ini bisa juga sebagai bagian edukasi masyarakat, biar mereka sadar. Kenapa ko dosen-dosen (sampai mempunyai sikap) begitu," katanya.
Koentjoro pun mengaku tersinggung ketika petisi yang berisi kritik terhadap Presiden Jokowi hanya dianggap sebagai hak demokrasi. Padahal petisi itu dibuat karena para sivitas akademika merasa bahwa Jokowi telah melakukan tindakan penyimpangan terhadap proses demokrasi.
"Tetapi yang terjadi adalah Pak Jokowi hanya menganggap yang kita lakukan itu adalah hak demokrasi dan tidak pernah didengarkan apa isi yang kami mau," kata Koentjoro dalam Diskusi Sing Waras Sing Menang bertajuk 'Para Pendekar Turun Gunung' secara virtual, Sabtu (16/3/2024).
Baca juga: Petisi Bulaksumur Guru-guru Besar UGM Beri Peringatan untuk Jokowi
"Jujur Kami sangat tersinggung ketika dikatakan ini hak demokrasi, kenapa? Kita ini kan guru besar, pemikir bangsa, kita berikan masukan, tapi tidak didengarkan," sambungnya.
Koentjoro menjelaskan, sudah sepatutnya para guru besar bergerak ketika melihat ada sesuatu yang melenceng. Sehingga kritik yang disampaikan tidak bisa dianggap sebagai angin lalu.
Baca juga: Respons Kaesang terkait Petisi UGM dan UII untuk Jokowi
"Tugas kami itu sebagai guru besar, dosen, tugas kami adalah banteng etika, kita itu pemikir negara dan bangsa. Karena itu kita berikan masukan lagi yang kedua, dan kita enggak jemu-jemu untuk itu," ucapnya.
Para sivitas akademika, kata Koentjoro, tidak akan berhenti menyampaikan kritik dan sikapnya. Bukan hanya untuk kelompok yang dianggap menyimpang dari demokrasi, tapi juga untuk mengedukasi masyarakat.
"Maka gerakan mahasiswa dan guru besar yang di kampus ini bisa juga sebagai bagian edukasi masyarakat, biar mereka sadar. Kenapa ko dosen-dosen (sampai mempunyai sikap) begitu," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
