Curhat Jokowi: Kalau Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Naik Dimarahi Ibu-ibu
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebutuhan pangan nasional.
Jokowi menjelaskan pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, di mana petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih, sementara konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. “Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” katanya, pada Jumat (15/3/2024).
Jokowi mengungkapkan urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah. Jokowi menyebut adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.
"Tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir," ungkap Presiden.
Selain itu, Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.
"Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah, kita 270 juta tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia," kata Presiden.
Jokowi juga mengatakan bantuan beras telah diberikan sejak Januari tersebut akan terus berlanjut hingga Juni mendatang. Namun, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.
"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan," ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin.
Jokowi menjelaskan pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, di mana petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih, sementara konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. “Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” katanya, pada Jumat (15/3/2024).
Jokowi mengungkapkan urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah. Jokowi menyebut adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.
"Tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir," ungkap Presiden.
Selain itu, Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.
"Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah, kita 270 juta tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia," kata Presiden.
Jokowi juga mengatakan bantuan beras telah diberikan sejak Januari tersebut akan terus berlanjut hingga Juni mendatang. Namun, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.
"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan," ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin.
(cip)