Ganjar: Angket Kejanggalan Pemilu 2024 Perlu Komitmen Parpol dan Anggota Legislatif
loading...
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, pengajuan hak angket DPR untuk mengusut kejanggalan Pemilu 2024 perlu komitmen partai politik (parpol) dan anggota legislatif di parlemen. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, pengajuan hak angket DPR untuk mengusut kejanggalan Pemilu 2024 perlu komitmen partai politik (parpol) dan anggota legislatif di parlemen.
Dengan angket DPR, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai, bisa mengembalikan pemilu ke jalan yang benar. Tak hanya itu, Ganjar menilai segala cerita mengenai dugaan kecurangan dapat dibuka untuk disaksikan publik.
"Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menyalurkan ini, agar pemilu bisa kembali berjalan pada rel yang normal, yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan," kata Ganjar saat berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertaradjasa, di Yogyakarta, bersama Cawapres Mahfud MD, Senin, 11 Maret 2024.
Wacana digulirkannya hak angket itu sempat disuarakan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, di forum rapat paripurna ke-13 DPR RI masa sidang ke-IV Tahun 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024. Kala itu, Aria meminta agar DPR mengambil sikap merespons situasi Pemilu 2024.
"Situasi lapangan elektoral pemilu kemarin, kalangan rohaniawan, budayawan, cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul, pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan," kata Aria Bima.
Politikus PDIP itu kemudian meminta agar DPR mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan fungsi komisi, hak interpelasi maupun hak angket dari DPR. Menurutnya, hal itu dilakukan agar keberlangsungan pemilu selanjutnya lebih berkualitas.
Dirinya mendorong agar setiap anggota legislatif mengedepankan fungsi pengawasan. Sebab, tak banyak anggota DPR yang menunjukkan sikapnya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
"Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi, dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket atau apa pun supaya Pemilu ke depan, kualitas Pemilu ke depan, harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi," katanya.
Dengan angket DPR, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai, bisa mengembalikan pemilu ke jalan yang benar. Tak hanya itu, Ganjar menilai segala cerita mengenai dugaan kecurangan dapat dibuka untuk disaksikan publik.
"Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menyalurkan ini, agar pemilu bisa kembali berjalan pada rel yang normal, yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan," kata Ganjar saat berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertaradjasa, di Yogyakarta, bersama Cawapres Mahfud MD, Senin, 11 Maret 2024.
Wacana digulirkannya hak angket itu sempat disuarakan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, di forum rapat paripurna ke-13 DPR RI masa sidang ke-IV Tahun 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024. Kala itu, Aria meminta agar DPR mengambil sikap merespons situasi Pemilu 2024.
"Situasi lapangan elektoral pemilu kemarin, kalangan rohaniawan, budayawan, cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul, pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan," kata Aria Bima.
Politikus PDIP itu kemudian meminta agar DPR mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan fungsi komisi, hak interpelasi maupun hak angket dari DPR. Menurutnya, hal itu dilakukan agar keberlangsungan pemilu selanjutnya lebih berkualitas.
Dirinya mendorong agar setiap anggota legislatif mengedepankan fungsi pengawasan. Sebab, tak banyak anggota DPR yang menunjukkan sikapnya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
"Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi, dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket atau apa pun supaya Pemilu ke depan, kualitas Pemilu ke depan, harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi," katanya.
(cip)
Explore More