Kemenko Polhukam Sebut Pelaksanaan Pemilu 2024 Secara Umum Berjalan Kondusif
loading...
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 secara umum berjalan kondusif. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 secara umum berjalan kondusif. Meskipun ada permasalahan terjadi, termasuk terkait rekapitulasi suara.
“Hasil pemantauan dan monitoring, tahapan Pemilu secara keseluruhan masih berjalan dengan baik,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Rabu (13/3/2024).
Heri menegaskan Kemenko Polhukam bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan terus memantau tahapan pemilu hingga batas waktu perhitungan suara terakhir pada 20 Maret mendatang.
Karenanya, agar proses rekapitulasi oleh KPU dapat selesai tepat waktu pada 20 Maret, Kemenko Polhukam juga terus berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait lainnya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar.
"Kami akan terus memantau dan mengawal proses pemilu ini agar berjalan dengan baik. Kalau ada temuan-temuan pelanggaran yang harus diselesaikan, tentu ada kewenangan di masing-masing lembaga sesuai UU Pemilu,” ujarnya.
Heri mengatakan, tak dapat dipungkiri sejauh ini masih ada sejumlah kerawanan dalam tahapan Pemilu 2024. Heri menyebut, kerawanan-kerawanan itu di antaranya gangguan keamanan dari kelompok tertentu di wilayah Papua dan bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah seperti Demak dan Jakarta.
Meski begitu, Heri memastikan, permasalahan kerawanan-kerawanan tersebut berdasarkan catatan pihaknya telah teratasi dengan baik.
“Yang pertama keamanan karena gangguan dari kelompok-kelompok separatis di Papua, yakni di Paniai, Yahukimo, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Bencana juga seperti banjir di Demak dan Jakarta. Semuanya sudah dilakukan upaya-upaya dan sudah bisa diatasi sehingga Pemilu bisa diselenggarakan,” ujarnya.
Heri menuturkan, secara umum, pemerintah akan mengawal penyelenggaraan pemilu dan memastikan tahapan pemilu berjalan baik sampai batas waktu yang telah ditentukan. Mulai dari mengantisipasi potensi kerawanan pemilu yang bisa terjadi lagi, hingga penyebaran-penyebaran informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Koordinasi yang erat dengan kementerian dan lembaga terkait dilakukan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan integritas dan transparansi, sebagai wujud nyata dari demokrasi yang sehat dan matang.
“Kita pastikan akan terus memonitoring seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan mematikan tahapan pemilu itu dapat berjalan baik. Sehingga diharapkan pada 20 Maret proses penghitungan suara dapat selesai betul-betul bisa dilaksanakan,” katanya.
“Hasil pemantauan dan monitoring, tahapan Pemilu secara keseluruhan masih berjalan dengan baik,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Rabu (13/3/2024).
Heri menegaskan Kemenko Polhukam bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan terus memantau tahapan pemilu hingga batas waktu perhitungan suara terakhir pada 20 Maret mendatang.
Karenanya, agar proses rekapitulasi oleh KPU dapat selesai tepat waktu pada 20 Maret, Kemenko Polhukam juga terus berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait lainnya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar.
"Kami akan terus memantau dan mengawal proses pemilu ini agar berjalan dengan baik. Kalau ada temuan-temuan pelanggaran yang harus diselesaikan, tentu ada kewenangan di masing-masing lembaga sesuai UU Pemilu,” ujarnya.
Heri mengatakan, tak dapat dipungkiri sejauh ini masih ada sejumlah kerawanan dalam tahapan Pemilu 2024. Heri menyebut, kerawanan-kerawanan itu di antaranya gangguan keamanan dari kelompok tertentu di wilayah Papua dan bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah seperti Demak dan Jakarta.
Meski begitu, Heri memastikan, permasalahan kerawanan-kerawanan tersebut berdasarkan catatan pihaknya telah teratasi dengan baik.
“Yang pertama keamanan karena gangguan dari kelompok-kelompok separatis di Papua, yakni di Paniai, Yahukimo, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Bencana juga seperti banjir di Demak dan Jakarta. Semuanya sudah dilakukan upaya-upaya dan sudah bisa diatasi sehingga Pemilu bisa diselenggarakan,” ujarnya.
Heri menuturkan, secara umum, pemerintah akan mengawal penyelenggaraan pemilu dan memastikan tahapan pemilu berjalan baik sampai batas waktu yang telah ditentukan. Mulai dari mengantisipasi potensi kerawanan pemilu yang bisa terjadi lagi, hingga penyebaran-penyebaran informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Koordinasi yang erat dengan kementerian dan lembaga terkait dilakukan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan integritas dan transparansi, sebagai wujud nyata dari demokrasi yang sehat dan matang.
“Kita pastikan akan terus memonitoring seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan mematikan tahapan pemilu itu dapat berjalan baik. Sehingga diharapkan pada 20 Maret proses penghitungan suara dapat selesai betul-betul bisa dilaksanakan,” katanya.
(cip)
Explore More