PBNU Tidak Setuju Sidang Isbat Ditiadakan

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) , Ahmad Fahrur Rozi atau disapa Gus Fahrur menyatakan ketidaksetujuannya atas usulan peniadaan Sidang Isbat oleh Muhammadiyah. Menurutnya, Sidang Isbat memiliki dampak positif yang menyatukan seluruh ormas Islam se-Indonesia.

"Saya tidak sependapat, menurut saya itu Sidang Isbat sangat positif. Kita melihat Sidang Isbat itu bagian dari upaya pemerintah untuk mencari titik temu dan menyatukan segenap ormas Islam se-Indonesia agar bisa bersatu penetapan awal Ramadan dan Idulfitri di berbagai negara Islam dilakukan oleh pemerintah," ujar Gus Fahrur dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).



Dia mengatakan bahwa jika penentuan awal Ramadan dapat disepakati bersama, maka umat Islam dapat lebih kompak dalam merayakan Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, bagi ormas lainnya tidak perlu bersusah payah untuk menentukan kembali hari raya dan tinggal mengikuti keputusan pemerintah.

"Kalau ini kita sepakati bersama di Indonesia, alangkah baiknya sehingga semua umat Islam berhari raya dengan lebih kompak dan menyenangkan. Semua ormas Islam se-Indonesia bersatu tidak perlu bersusah payah menentukan hari raya, cukup mengikuti keputusan pemerintah," jelasnya.

Dia pun mengajak umat Islam untuk mengikuti penentuan awal Ramadan 1445H/2024M mengikuti keketapan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama (Kemenag). Karena Kemenag sendiri memiliki sejumlah tenaga ahli yang profesional di bidangnya.

"Masyarakat sebaiknya mengikuti ketetapan pemerintah melalui Kementerian Agama , mereka mempunyai banyak tenaga ahli dari kalangan akademisi dan ulama-ulama untuk melakukan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri sesuai standar syariat Islam," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengusulkan agar Sidang Isbat awal Ramadan 2024 ditiadakan. Peniadaan Sidang Isbat untuk menghemat anggaran negara.

"Dengan tidak diadakan Isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Abdul Mu'ti menjelaskan hasil kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) digunakan pemerintah untuk mencari titik temu dalam perbedaan. Kriteria baru yang diterapkan sejak awal Ramadan 2022 itu yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Dengan adanya MABIMS seharusnya, kata Abdul, hasilnya sudah dapat diprediksi dengan jelas.



Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS, di mana salah satu syarat adalah posisi hilal 4 derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadan, posisi hilal di bawah 1 derajat dan pada saat akhir Ramadan posisi jauh di atas 6 derajat," katanya.

"Dengan kriteria itu, hasil Isbat sudah dapat diprediksi dengan jelas," tutupnya.