Denny JA Usulkan Koalisi Parpol Semi Permanen 20 Tahun, Dipimpin Golkar dan Gerindra
Kamis, 07 Maret 2024 - 20:10 WIB
loading...
A
A
A
Denny menjelaskan legacy seorang presiden atas sebuah gagasan besar memerlukan waktu hingga 20-25 tahun agar gagasan itu kokoh dieksekusi hingga tuntas dan detail. Artinya, sebuah gagasan besar hanya mungkin mengejawantah jika didukung oleh beberapa presiden tanpa diinterupsi, tanpa dioposisi.
Ia mencontohkan Ibu Kota Nusantara (IKN), pindah ibu kota baru ke Kalimantan. Agar IKN itu benar-benar bisa tuntas berdiri dan semua instrumen pemerintahan bekerja di sana, tumbuh dan kemudian juga sehat, itu tak selesai dalam waktu lima tahun.
IKN memerlukan waktu 20 tahun sampai 25 tahun agar terkonsolidasi. Apa jadinya jika di tengah jalan, IKN ditentang karena presiden baru tak memiliki komitmen memindahkan ibu kota, bahkan berupaya membatalkan UU yang mendasarinya.
"Jika di tahun 2024, Anies Baswedan yang terpilih, bukankah Anies sudah mengatakan ia tidak setuju dengan IKN? Maka segala pembangunan yang dimulai Jokowi di IKN segera mangkrak. Tak akan pernah ada program besar yang berkelanjutan dapat tumbuh konsisten jika setiap ganti presiden juga berarti ganti kebijakan," paparnya.
Denny lantas memberi solusinya. Menurutnya, Indonesia harus coba memulai membuat semacam barisan nasional di Malaysia, koalisi semi permanen, setidaknya untuk kerja sama selama 20 tahun.
"Mengapa minimal 20 tahun? Itu karena tahun 2045 tinggal 20 tahun lagi. Setelah Prabowo terpilih di tahun 2024-2029, kita memerlukan tambahan lima belas tahun, tiga pemilu presiden lagi," tuturnya.
Untuk itu, karena saat ini Gerindra dan Golkar yang menjadi partai terbesar di pemerintahan maka dua partai ini bisa memimpin koalisi semi permanen hingga 2045. "Siapa ketum Gerindra dan ketum Golkar hingga 2045 menjadi krusial," ucap dia.
Baca juga: Lagi, Jokowi Disomasi Koalisi Masyarakat Sipil atas Buruknya Etika Kepemimpinan
Denny menambahkan partai lainnya yang kini ikut dalam Koalisi Indonesia Maju di bawah Prabowo-Gibran, seperti PAN dan Demokrat menjadi pilihan sekutu yang pertama. Sebagian dari partai di luar koalisi pemenang pilpres, seperti PKB, Nasdem, PPP, bahkan PDIP dan PKS bisa mempertimbangkan diri untuk bergabung.
"Tentu saja penting pula menyisakan partai politik untuk tetap berada di luar pemerintahan. Oposisi politik tetap diperlukan," pungkas Denny.
Ia mencontohkan Ibu Kota Nusantara (IKN), pindah ibu kota baru ke Kalimantan. Agar IKN itu benar-benar bisa tuntas berdiri dan semua instrumen pemerintahan bekerja di sana, tumbuh dan kemudian juga sehat, itu tak selesai dalam waktu lima tahun.
IKN memerlukan waktu 20 tahun sampai 25 tahun agar terkonsolidasi. Apa jadinya jika di tengah jalan, IKN ditentang karena presiden baru tak memiliki komitmen memindahkan ibu kota, bahkan berupaya membatalkan UU yang mendasarinya.
"Jika di tahun 2024, Anies Baswedan yang terpilih, bukankah Anies sudah mengatakan ia tidak setuju dengan IKN? Maka segala pembangunan yang dimulai Jokowi di IKN segera mangkrak. Tak akan pernah ada program besar yang berkelanjutan dapat tumbuh konsisten jika setiap ganti presiden juga berarti ganti kebijakan," paparnya.
Denny lantas memberi solusinya. Menurutnya, Indonesia harus coba memulai membuat semacam barisan nasional di Malaysia, koalisi semi permanen, setidaknya untuk kerja sama selama 20 tahun.
"Mengapa minimal 20 tahun? Itu karena tahun 2045 tinggal 20 tahun lagi. Setelah Prabowo terpilih di tahun 2024-2029, kita memerlukan tambahan lima belas tahun, tiga pemilu presiden lagi," tuturnya.
Untuk itu, karena saat ini Gerindra dan Golkar yang menjadi partai terbesar di pemerintahan maka dua partai ini bisa memimpin koalisi semi permanen hingga 2045. "Siapa ketum Gerindra dan ketum Golkar hingga 2045 menjadi krusial," ucap dia.
Baca juga: Lagi, Jokowi Disomasi Koalisi Masyarakat Sipil atas Buruknya Etika Kepemimpinan
Denny menambahkan partai lainnya yang kini ikut dalam Koalisi Indonesia Maju di bawah Prabowo-Gibran, seperti PAN dan Demokrat menjadi pilihan sekutu yang pertama. Sebagian dari partai di luar koalisi pemenang pilpres, seperti PKB, Nasdem, PPP, bahkan PDIP dan PKS bisa mempertimbangkan diri untuk bergabung.
"Tentu saja penting pula menyisakan partai politik untuk tetap berada di luar pemerintahan. Oposisi politik tetap diperlukan," pungkas Denny.
(kri)
Lihat Juga :
