Kasus Korupsi BTS Kominfo, Anggota BPK Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp40 Miliar
Kamis, 07 Maret 2024 - 14:05 WIB
loading...
A
A
A
"(Uang diberikan juga agar) tidak menemukan jerugian negara dalam pelaksanaan proyek BTS 4G 2021," kata JPU.
Alur pemberian uangnya, Achsanul Qosasi meminta Anang untuk menyiapkan uang Rp40 miliar tersebut pada Juni 2022. Anang lantas menghubungi Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy serta Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera untuk menyiapkan uang Rp40 miliar.
Kemudian, pada 20 Juli 2022, Anang melalui Windi kemudian memberikan Rp40 miliar itu kepada Achsanul Qosasi di salah satu hotel di Jakarta. Menurut JPU, Anang memberikan suap karena khawatir BPK RI akan menemukan banyak keanehan dalam proyek BTS 4G.
"Alasan Anang Achmad Latif memberikan uang tersebut karena ketakutan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka BPK akan memberikan penilaian atau temuan yang merugikan proyek BTS 4G seperti kemahalan harga, kelebihan spesifikasi, inefisiensi komunikasi dan informatika tahun 2021," urai JPU.
Atas perbuatannya, Qosasi didakwa Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHP.
Alur pemberian uangnya, Achsanul Qosasi meminta Anang untuk menyiapkan uang Rp40 miliar tersebut pada Juni 2022. Anang lantas menghubungi Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy serta Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera untuk menyiapkan uang Rp40 miliar.
Kemudian, pada 20 Juli 2022, Anang melalui Windi kemudian memberikan Rp40 miliar itu kepada Achsanul Qosasi di salah satu hotel di Jakarta. Menurut JPU, Anang memberikan suap karena khawatir BPK RI akan menemukan banyak keanehan dalam proyek BTS 4G.
"Alasan Anang Achmad Latif memberikan uang tersebut karena ketakutan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka BPK akan memberikan penilaian atau temuan yang merugikan proyek BTS 4G seperti kemahalan harga, kelebihan spesifikasi, inefisiensi komunikasi dan informatika tahun 2021," urai JPU.
Atas perbuatannya, Qosasi didakwa Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHP.
(rca)
Lihat Juga :
